Tekan Kemiskinan, Dewan Minta Keberpihakan Anggaran

- Jumat, 2 September 2022 | 17:26 WIB
Ilustrasi kemiskinan di Indonesia (pixabay)
Ilustrasi kemiskinan di Indonesia (pixabay)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Setia Budi Wibowo menyebutkan ada dua catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Menurutnya keseriusan pengentasan kemiskinan bisa dibuktikan salah satunya dengan keberpihakan anggaran, porsi anggaran bagi dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak lebih besar daripada dinas lainnya.

"Saya di Komisi B yang bersentuhan dengan dinas yang menaungi UMKM, Petani, Nelayan dan beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,'' ujarnya, belum lama ini. 

''Namun, anggaran bagi dinas-dinas tersebut tidak lebih besar dari dinas lainnya. Jadi, keberpihakan terhadap anggaran tidak nampak nyata," lanjutnya.

Baca Juga: Gelar Bengkel Literasi di Banyumas, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Ajak Generasi Muda Menulis Cerita Anak

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyebutkan bahwa keberpihakan anggaran juga harus didukung dengan koordinasi antar sektor dalam pemerintahan provinsi, karena menurutnya ego sektoral masih cukup tinggi.

"Koordinasi sektoral tidak berjalan baik untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam satu desa, ada yang mendapatkan program dari beberapa dinas. Namun kemudian antar dinas berjalan sendiri-sendiri," Jelas Bowo panggilan akrabnya.

Hal itu dinilai menyebabkan program jadi kurang optimal, dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi terhambat.

Baca Juga: HMI dan GMNI : Menaikkan BBM bukan waktu yang tepat

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPD RI Minta Sinkronisasi Data Peserta BPJS Kesehatan

Kamis, 24 November 2022 | 21:46 WIB
X