Keputusan PSBB atau Lockdown, Sekda DIY: Pusat yang Tentukan, Termasuk Biaya

Red
- Selasa, 22 Juni 2021 | 19:17 WIB
Lockdown di Rumah Saja/Ilustrasi Pixabay/Queven
Lockdown di Rumah Saja/Ilustrasi Pixabay/Queven


YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pemda DIY tidak memiliki kewenangan menetapkan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) atau "lockdown" untuk mengendalikan kasus COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Selasa 22 Juni 2021.

"Jadi daerah itu tidak bisa kalau menentukan PSBB. PSBB itu ditentukan pusat," kata Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak disebutkan adanya istilah "lockdown". Ada pun PSBB, ditentukan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya dapat melaksanakan atau mengusulkan.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Menguat

"Pembatasan sosial berskala besar itu yang menentukan adalah lembaga atau kementerian teknis yang mengelola bidang itu, tentunya bidang kesehatan," kata dia.

Termasuk terkait biaya hidup masyarakat selama panerapan PSBB, menurut Aji, sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

"Yang namanya PSBB semuanya dibiayai karena dia (masyarakat) tidak boleh bergerak sama sekali. Nah itu ketentuan ada di pusat, bukan daerah," ujar dia.

Baca Juga: Antisipasi Gejala Long Covid-19, Keamanan Tenaga Kesehatan Wajib Dipenuhi

Mengenai statemen Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat (18/6) mengenai wacana "lockdown", menurut Aji, perlu dipahami secara utuh.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Etika Digital dalam Bermedia Cegah Turbulensi Politik

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:48 WIB
X