Pemkab Magelang Tak Pernah Terbitkan Izin Tambang, Sekda: Itu Kewenangan Pusat

- Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:17 WIB
Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto (suaramerdeka.com/dok)
Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto (suaramerdeka.com/dok)

 

MAGELANG, suaramerdeka.com - Pemkab Magelang menegaskan, izin penambangan pasir di Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung bukan kewenangan pemerintah kabupaten Magelang. Kalau ada klaim penambangan di lokasi itu sudah mengantongi izin Pemda, hal itu dipastikan tidak benar.

"Kami membaca berita kalau penambangan di lokasi itu kantongi izin Pemkab Magelang. Kami tegaskan itu tidak benar, karena izin pertambangan bukan kewenangan Pemkab Magelang," ujar Sekda Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam keterangan persnya, Sabtu (19/6).

Senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Sarifudin bahwa, Pemkab Magelang tak pernah menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi, lebih tepatnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Baca Juga: Varian Delta Mendominasi Dunia, WHO Sebut Calon vaksin CureVac Gagal Ujicoba

Lebih detail Sarifudin menjelaskan kegiatan pertambangan, termasuk pasir dan batu di wilayah Merapi Kabupaten Magelang diatur dengan UU No 3/2020 tentang perubahan atas UU No 4/2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"Perizinan usahanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara, salah satu syarat izin usaha pertambangan adalah dokumen dari lingkungan hidup," katanya.

Dia menuturkan, karena lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan adalah zona lindung 3 maka wajib menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

Sesuai PP No. 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan penilaian AMDAL, kewenangan penerbitan berusaha, dan penilaian AMDAL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Magelang.

Baca Juga: Mahasiswa Vokasi UI Raih Pendanaan Program Wirausaha Dirjen Pendidikan Vokasi

"Jadi persyaratan izin usaha pertambangan yang masih menjadi kewenangan Pemkab Magelang saat ini adalah hanya surat kesesuaian tata ruang, sehingga tidak benar kalau ada informasi bahwa Pemkab Magelang menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi khususnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan penambangan pasir di Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Magelang mendapat sorotan dari Forum Rakyat Jogja (Fokja). Ditengarai, aktivitas tambang itu tidak mengantongi izin dan berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

"Selain merugikan negara dari sisi pendapatan, penambangan ilegal juga dikhawatirkan merusak ekosistem lereng Merapi," ucap Ketua Fokja, Iwan Fathoni kepada wartawan di Sleman, Jumat(18/6).

Baca Juga: Kompleks Pemkab Sleman Dihias Tanaman Anggrek

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Balai TNGM, Muhammad Wahyudi membantah ada aktivitas penambangan di kawasan hutan Merapi. Mengacu aturan, aktivitas tambang di dalam area taman nasional merupakan suatu tindakan yang terlarang.

"Memang betul di lokasi itu ada penambangan, tapi letaknya di luar kawasan TNGM, dan sudah ada izin dari Pemda Magelang. Namun begitu, kami tetap akan mengecek informasi tersebut," ungkap Wahyudi.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 494 Tenaga Medis Berebut Formasi ASN dan PPPK

Selasa, 28 September 2021 | 15:33 WIB

Kesongo Kembali Semburkan Lumpur, Warga Berhamburan

Selasa, 28 September 2021 | 12:30 WIB

Angka Stunting Tinggi, Pemerintah Libatkan Mahasiswa

Senin, 27 September 2021 | 19:18 WIB

Hujan Deras, Rumah Rusak Diterjang Longsor

Senin, 27 September 2021 | 15:40 WIB

2.302 Peserta Ikuti SKD CASN Pemkot Magelang

Senin, 27 September 2021 | 15:12 WIB
X