Transisi Energi di Lumbung Padi : Optimalkan Energi Surya, Petani Tak Lagi Puso

Seolah menjadi “musuh tahunan”, kemarau memaksa petani menggunakan pompa air berbahan bakar diesel sebagai solusi praktis, jika tetap ingin menggarap lahan tersebut. Selain memakan banyak biaya untuk membeli bahan bakar, penggunaan pompa diesel ini tentu berdampak pada lingkungan, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca (CO2) dalam pengoperasiannya.

Seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) semakin dilirik, untuk mengatasi persoalan yang muncul dari penggunaan pompa diesel. Bahkan, dua tahun terakhir, petani padi di Jawa Tengah mulai masif memanfaatkan energi surya untuk mengairi sawah nonirigasi agar tidak puso (gagal panen) saat musim kemarau.

Mereka menarik air sungai terdekat menggunakan pompa listrik yang digerakkan panel surya, kemudian mengalirkannya melalui pipa-pipa menuju sawah. transisi energi ini menghilangkan semua biaya pembelian bahan bakar diesel dan tetek bengeknya. Tidak ada pencemaran udara maupun tanah.

Selama ini, jika musim kemarau datang, petani menggunakan pompa diesel. Pompa berbahan bakar minyak ini dianggap lebih praktis, dibandingan memakai pompa listrik biasa yang butuh daya besar, apalagi jarak ke sumber listrik biasanya cukup jauh. Pengoperasian pompa diesel juga lebih mudah, serta bisa ditempatkan di mana saja.

PENINGGALAN BELANDA : Pompa listrik bertenaga diesel peninggalan Belanda menjadi tumpuan irigasi sawah tadah hujan sebelum dioperasikan PLTS di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Namun, menggunakan pompa diesel bukan tanpa risiko. Petani harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli minyak jenis ‘solar’ Pertamina. Rata-rata, satu kali tanam, petani mengeluarkan Rp 1,4 juta per hektare. Di lapangan, ongkos ini bervariasi, mulai Rp 1,2 juta sampai Rp 1,6 juta. Tergantung model mesin, durasi pemakaian, dan medan tanam padi.

Dengan harga minyak bersubsidi Rp 5.150 per liter, satu hektare membutuhkan kurang lebih 271,8  liter per musim tanam, menggunakan asumsi ongkos Rp 1,4 juta. Jika menanam sepanjang tahun—umumnya tiga musim—dua musim di antaranya mesti menggunakan mesin diesel, sebab curah hujan maksimal hanya mampu mengairi sawah semusim saja. Artinya, per tahun, petani membeli 543,6 liter senilai Rp 2,8 juta.

Belanja bahan bakar minyak (BBM) memang yang paling tinggi jika menggunakan diesel. Rata-rata, 60% ongkos operasional ludes untuk minyak. Sisanya untuk membeli pelumas, dan membiayai perawatan mesin. Kalau tidak punya mesin sendiri, biaya pun bertambah karena harus membayar sewa pompa. Petani makin kelimpungan manakala BBM bersubsidi tidak tersedia. Tak ada jalan selain membeli nonsubsidi yang harganya dua kali lipat lebih.

Dan, yang seringkali luput dari perhitungan, ‘biaya’ lingkungan. Pembakaran 543,6 liter solar di satu hektare sawah meninggalkan jejak emisi karbon sekitar 1.467,7 kg CO2, dengan penghitungan seliter minyak diesel mengeluarkan 2,7 kg CO2, merujuk hasil studi National Resources Canada.

Itu satu hektare sawah. Bagaimana ratusan ribu hektare lainnya di Jawa Tengah?

Ancaman Emisi

Data luas sawah berubah dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik menyebutkan, luas sawah di Jawa Tengah saat ini 1.049.661 hektare, tanpa membagi jenis pengairannya.

Namun, sensus BPS tahun 2017 menunjukkan, luas sawah nonirigasi di Jawa Tengah 276.058 hektare atau 29% dari total 951.752 hektare. Sedangkan sawah irigasi 675.694 hektare atau 71%.

Untuk mengairi sawah 276  ribu hektare, maka membutuhkan minyak 75 ribu kiloliter per musim tanam, serta menghasilkan 202,5  ribu ton CO2 . Setahun, atau dua musim tanam, membutuhkan 150 ribu kiloliter minyak—atau 8% dari 1,8 juta kiloliter minyak diesel yang disalurkan Pertamina di Jawa Tengah tahun 2020. Ia menghasilkan 405 ribu ton CO2.

PENAMPUNG AIR: Bak reservoir untuk menampung air yang disedot dari pompa bertenaga surya sebelum dialirkan ke sawah warga di Desa Krincing Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. (suaramerdeka.com/Hartatik)