Perlunya Optimalisasi BSM dan KJS di Daerah Pantura

- Sabtu, 16 April 2022 | 09:36 WIB
H Sukirman.SS (suaramerdeka.com / dok)
H Sukirman.SS (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman, SS menyoroti sektor pendidikan hingga banjir di daerah pantai utara (Pantura).

Hal itu dikemukakannya dalam acara Musrenbang 2022 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng 2023 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, baru-baru ini.

Dalam sambutannya, Sukirman menyatakan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang layak, kurikulum yang terupdate sesuai kebutuhan masyarakat, dan optimalisasi sekolah berbasis agama baik formal maupun informal.

"Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara maksimal,’’ tutur politikus Partai Kebangsaan Bangsa (PKB) ini saat menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jateng.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 16 April 2022: Hubungan Cancer Ada Dimensi Baru, Leo Nikmati Kerja Keras

Dia juga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi ke seluruh kalangan dan melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi mengenai pencapaian vaksinasi pertama, kedua dan ketiga (booster).

Pemerintah diharapkan dapat proaktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Meski sudah dibentuk perda, masih banyak warga yang kurang informasi mengenai langkah-langkah mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga: Jaga Suplai Listrik, PLN Ganti Isolator Tanpa Padamkan Listrik

Di bidang ekonomi, lanjut Sukirman, pemerintah bisa mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Perlu pula mendorong dan membantu penguatan permodalan, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, dan digitalisasi pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi dan home industry.

Untuk meningkatkan investasi, pamerintah harus menjamin kepastian hukum, kemudahan, dan insentif kepada investor.

"Dalam mendorong ekonomi berkelanjutan, pemerintah daerah perlu meningkatkan eskpor terhadap produk lokal dan mengimplementasikan gerakan ‘beli produk lokal’, serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth),’’ paparnya.

Menurut Sukriman, di sektor pertanian, perlu pengawasan terhadap distributor dan agen agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terutama saat dibutuhkan petani.

Di samping itu, perlu adanya regulasi penguatan petani, nelayan, dan peternak terkait tata kelola pembibitan, pemasaran dan produksi yang jelas dan berpihak pada rakyat untuk menjamin ketersediaan bibit, stabilitas harga yang terjangkau dan realistis.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X