Matangkan 2 Perda Pertanian, Komisi B DPRD Jateng Konsultasi ke Kemendag

- Selasa, 22 Maret 2022 | 04:40 WIB
Gedung DPRD Jateng. (suaramerdeka.com / dok)
Gedung DPRD Jateng. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi B DPRD Jateng berkonsultasi pada Kemendag perihal 2 Perda yang saat ini tengah dimatangkan.

Kedua Perda yang dimatangkan Komisi B DPRD Jateng akan mengatur hasil produk pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan dua perda yang dikonsultasikan tersebut yakni ‘Tata Kelola Sistem Pemasaran Ekspor Produk Pertanian Peternakan Perikanan dan UMKM’ dan ‘Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian Peternakan Perikanan dan UMKM.’

“Kami memiliki dua usulan judul untuk perda. Kami berharap, dengan judul yang diusulkan untuk perda tersebut dapat meningkatkan perkembangan terhadap pertanian peternakan dan UMKM di seluruh Jateng,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga: Dibagi Mulai 15 Maret 2022, Begini Alur Distribusi STB Gratis untuk TV Digital

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni menyatakan, saat ini di Jateng banyak produk-produk pertanian dan peternakan yang surplus seperti cabai, bawang, dan telur ayam.

Tujuan disusunnya perda itu yakni untuk memudahkan pemasaran hasil produk yang surplus tersebut dengan cara diekspor.

Dengan begitu, bisa meningkatkan nilai jual dari produk sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

Baca Juga: Didatangi Rezeki hingga Panen Uang, 7 Zodiak Ini Diramal Sukses Besar Sepanjang Maret 2022

“Di Jateng banyak hasil pertanian dan peternakan yang berlebih contohnya cabai, bawang, dan telur ayam. Tujuan dari kami menyusun perda inisiatif tersebut yakni bisa menjadi payung hukum agar dapat mengalirkan hasil produk dengan cara ekspor. Dengan begitu, nilai jual dari hasil produk yang berlebih itu akan meningkat, begitu juga dengan kesejahteraan petani dan perternaknya,” ujar Legislator PAN itu.

Menanggapi hal itu, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Didi Sumedi menyebutkan bahwa opsi judul yang kedua dianggap lebih tepat untuk dijadikan judul yakni ‘Perda Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian Peternakan Perikanan dan UMKM’.

Menurut Didi, dengan menggunakan judul tersebut, target pemasaran akan mencakup di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan detil substansi perda.

“Dalam penyusunan perda, kami memperhatikan agar cakupannya luas atau dapat diistilahkan end to end, jadi dari hulu sampai hilir sudah tercakup semua. Menurut kami opsi judul yang kedua lebih tepat karena judul tersebut akan mencakup target pemasaran di dalam dan luar negeri, tinggal memperhatikan detil pada substansi perdanya lagi saja,” ujar Dirjen.

Baca Juga: HET Sebenarnya Tidak Efektif Redam Kenaikan Harga Minyak Goreng, Ini Penjelasannya

Sementara, Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa penyaluran hasil produk peternakan dan perkebunan yang berlebih tidak harus melalui ekspor.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengurus Cabang IAKMI Se-Jateng Dilantik

Sabtu, 4 Februari 2023 | 15:45 WIB
X