Hajatan Kembali Dilarang di Banyumas Mulai 24 Juni, Jam Malam Diterapkan

- Selasa, 15 Juni 2021 | 07:00 WIB
EVALUASI PENANGANAN COVID-19:  Forkompinda Kabupaten Banyumas bersama OPD di lingkungan pemkab menggelar rapat evaluasi dan antisipasi penyebaran varian baru virus Korono, di Runga Djoko Kaiman. (suaramerdeka.com / Agus Wahyudi)
EVALUASI PENANGANAN COVID-19: Forkompinda Kabupaten Banyumas bersama OPD di lingkungan pemkab menggelar rapat evaluasi dan antisipasi penyebaran varian baru virus Korono, di Runga Djoko Kaiman. (suaramerdeka.com / Agus Wahyudi)

Karena beberapoa daerah lain sudah muncul duluan, seperti yang kini menjadi perhatian semua, yakni Kabupaten Kudus.

Keputusan lain yang dihasilkan, untuk jam malam diterapkan mulai pukul 21.00. Sebelumnya batas waktu mulai pukul 21.30.

Kemudian dilakukan patroli dan razia oleh aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP. Untuk keramaian seperti cafe-cafe, tempat hiburan, pertokokan dan supermarket maupun mall, jika melebihi batas waktu jam malam bakal dikenai sanksi.

"Nanti petugas yang melakukan patroli dan razia, langsung membawa surat peringatan (kartu). Tidak hanya ditegur lisan, tapi langsung diberi surat peringatan (SP)," kata Husein.

Hasil keputusan lain, lanjut Bupati, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali ditunda. Semula sedianya per Juli besok masuk tahun ajaran baru,  PTM di Banyumas bisa diberlakukan.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Sampai 28 Juni

"Khusus tempat wisata yang boleh buka hanya yang outdoor, dengan pembatasan jumlah pengunjung 30 persen dan di-swab antigen untuk pengunjung luar daerah. Dan batas waktu penerimaan pengunjung maksimal pukul 14.00," terangnya.

Untuk semua pasar tradisonal, kata dia, khususnya pasar induk atau pasar besar juga diperketat lagi prokesnya, dan akan diberikan vaksin untuk pedagang dan pengunjung di atas umur 50 tahun. Khususnya Pasar Wage, Pasar Ajibarang, Pasar Sokaraja dan Pasar Sumpiuh.

Terkait kegiatan keagamaan, terutama pengajian yang dihadiri pihak luar, hasil rapat memutiskan, akan dibahas lebih detail saat digelar pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat, Selasa (15/6).

"Kalau untuk kegiatan keagamaan ini harus ada kesepakatan bersama (tanda tangan bersama), karena kalau dari saya saja (bupati) banyak tidak dipatuhi. Ini beda dengan hajatan jam malam, langsung dengan Perbup," tandasnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Etika Digital dalam Bermedia Cegah Turbulensi Politik

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:48 WIB
X