Transisi Energi di Lumbung Padi : Optimalkan Energi Surya, Petani Tak Lagi Puso

- Selasa, 14 Desember 2021 | 22:06 WIB
SUMBER LISTRIK: Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sumber listrik penggerak pompa air di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. (suaramerdeka.com/Hartatik)
SUMBER LISTRIK: Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sumber listrik penggerak pompa air di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. (suaramerdeka.com/Hartatik)

 

 
 
 

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Lahan sawah tadah hujan, dengan luas 3,71 juta hektar merupakan lumbung padi kedua setelah sawah irigasi bagi Indonesia. Namun ironinya, areal pertanian yang pengairannya bergantung dari hujan ini tidak dapat diandalkan, ketika musim kemarau tiba.

Seolah menjadi “musuh tahunan”, kemarau memaksa petani menggunakan pompa air berbahan bakar diesel sebagai solusi praktis, jika tetap ingin menggarap lahan tersebut. Selain memakan banyak biaya untuk membeli bahan bakar, penggunaan pompa diesel ini tentu berdampak pada lingkungan, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca (CO2) dalam pengoperasiannya.

Seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) semakin dilirik, untuk mengatasi persoalan yang muncul dari penggunaan pompa diesel. Bahkan, dua tahun terakhir, petani padi di Jawa Tengah mulai masif memanfaatkan energi surya untuk mengairi sawah nonirigasi agar tidak puso (gagal panen) saat musim kemarau.

Mereka menarik air sungai terdekat menggunakan pompa listrik yang digerakkan panel surya, kemudian mengalirkannya melalui pipa-pipa menuju sawah. Transisi energi ini menghilangkan semua biaya pembelian bahan bakar diesel dan tetek bengeknya. Tidak ada pencemaran udara maupun tanah.

Selama ini, jika musim kemarau datang, petani menggunakan pompa diesel. Pompa berbahan bakar minyak ini dianggap lebih praktis, dibandingan memakai pompa listrik biasa yang butuh daya besar, apalagi jarak ke sumber listrik biasanya cukup jauh. Pengoperasian pompa diesel juga lebih mudah, serta bisa ditempatkan di mana saja.

PENINGGALAN BELANDA : Pompa listrik bertenaga diesel peninggalan Belanda menjadi tumpuan irigasi sawah tadah hujan sebelum dioperasikan PLTS di Desa Kaliwungu Lor Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Namun, menggunakan pompa diesel bukan tanpa risiko. Petani harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli minyak jenis ‘solar’ Pertamina. Rata-rata, satu kali tanam, petani mengeluarkan Rp 1,4 juta per hektare. Di lapangan, ongkos ini bervariasi, mulai Rp 1,2 juta sampai Rp 1,6 juta. Tergantung model mesin, durasi pemakaian, dan medan tanam padi.

Dengan harga minyak bersubsidi Rp 5.150 per liter, satu hektare membutuhkan kurang lebih 271,8  liter per musim tanam, menggunakan asumsi ongkos Rp 1,4 juta. Jika menanam sepanjang tahun—umumnya tiga musim—dua musim di antaranya mesti menggunakan mesin diesel, sebab curah hujan maksimal hanya mampu mengairi sawah semusim saja. Artinya, per tahun, petani membeli 543,6 liter senilai Rp 2,8 juta.

Belanja bahan bakar minyak (BBM) memang yang paling tinggi jika menggunakan diesel. Rata-rata, 60% ongkos operasional ludes untuk minyak. Sisanya untuk membeli pelumas, dan membiayai perawatan mesin. Kalau tidak punya mesin sendiri, biaya pun bertambah karena harus membayar sewa pompa. Petani makin kelimpungan manakala BBM bersubsidi tidak tersedia. Tak ada jalan selain membeli nonsubsidi yang harganya dua kali lipat lebih.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X