Pemerintah Pusat Diminta Tak Asal Beri Izin Penambang, Ganjar: Pemda yang Terkena Dampak Kerusakan Lingkungan

- Sabtu, 4 Desember 2021 | 15:22 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (suaramerdeka.com/dok)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pemerintah pusat diminta untuk tidak asal memberikan izin penambangan.

Sebab akibatnya, pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin itu.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait, dalam Rapat Koordinasi Dinas-dinas ESDM, di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat 3 November 2021.

“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” ujar Ganjar.

Baca Juga: Lisa Blackpink Sembuh dari Covid-19, Ini Pernyataan Resmi YG Entertainment

Ganjar mencontohkan, dulu penambang resmi yang memiliki di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, hanya ada delapan dan bisa dikontrol atau diawasi.

Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.

“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.

Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.

Baca Juga: Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19, Ridwan Kamil: Kita Tak Pernah Melupakan Mereka

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gelar Haul Gus Dur, PKB dan NU Cilacap Berkolaborasi

Kamis, 13 Januari 2022 | 11:48 WIB
X