Ancaman Sanksi Menanti Perusahaan yang Abaikan Struktur dan Skala Upah

- Senin, 22 November 2021 | 12:40 WIB
Demo buruh yang menuntut kenaikan upah. (suaramerdeka.com / Cun Cahya)
Demo buruh yang menuntut kenaikan upah. (suaramerdeka.com / Cun Cahya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya SK tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau sebesar Rp1.812.935.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

“Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang satu tahun dan lebih satu tahun, sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan,” kata Sakina, Minggu, 21 November 2021.

Baca Juga: Terjerat Pinjol Rp 90 Juta, Seorang Pria di Jakarta Barat Berniat Bunuh Diri

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Baca Juga: Pengurus NU Minta Pemerintah Berhati-hati Membuat Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah, yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X