Panglima TNI: Setiap Desa di Kabupaten Kudus harus Punya Satu Posko PPKM Mikro

Red
- Minggu, 6 Juni 2021 | 21:03 WIB
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/Foto istimewa
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/Foto istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Total kasus aktif di Kabupaten Kudus mencapai 1.678 orang atau empat kali lipat jumlah kasus di kabupaten/kota lainnya di Jateng, pada Minggu (6/6).

Pemerintah pusat  turun tangan langsung menangani lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun memimpin langsung rapat terbatas penanganan kasus Covid-19 di Kudus hari ini.

Rapat berlangsung di sela kunjungan kerja Hadi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, serta dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus HM Hartopo.

Baca Juga: Jelang Musim Kemaru, Dispertan Sukoharjo Petakan Daerah Rawan Kekeringan

Hadi meminta semua pihak bekerja intensif dalam menurunkan angka kasus positif Covid-119 di Kabupaten Kudus, agar kembali ke zona hijau.

"Pak Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab. Saat ini 60 desa yang menjadi zona merah harus menjadi hijau kembali, Untuk itu, tentu harus memiliki sistem yang baik," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari Kata data.

Hadi mengatakan, terkonfirmasinya Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Kepala Dinkes Kabupaten Kudus positif Covid-19 menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyebaran kasus yang terus terjadi dapat menekan sistem kesehatan di wilayah tersebut.

Baca Juga: BPJPH Kemenag Dukung Penuh Pengembangan Pariwisata Halal di NTB

Ia pun meminta Dandim dan Kapolres Kudus serta jajarannya membantu Bupati membentuk sistem yang baik dalam penanganan Covid-19 di wilayah itu.

Saat ini, menurut dia, kabupaten lain di Jawa Tengah telah melakukan strategi penebalan Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta meningkatkan fungsi posko yang ada di PPKM Mikro tersebut.

Setiap desa di Kabupaten Kudus, menurut dia, harus memiliki satu Posko PPKM Mikro.

"Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif," kata Hadi.

Baca Juga: Khofifah Siap Dukung Sepakbola Jadi Sport Tourism, Industry dan Science

Panglima TNI dan Kapolri juga meminta kepada semua pihak lebih intensif dalam penanganan COVID-19 di Kudus, terutama para tokoh masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan sedikitnya gerakan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus dibangun.

Selain wilayah kudus, Hadi mengunjungi Kabupaten Grobogan yang juga mengalami kenaikan Kasus Covid-19.

Saat kunjungan tersebut, ia meminta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi PPKM skala mikro yang telah berjalan.

"Data yang dilaporkan harus merupakan data nyata di lapangan, tegakkan terus disiplin protokol kesehatan, laksanakan penyekatan mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya penyebaran, termasuk dari luar Kabupaten Grobogan," ujar Hadi.

Baca Juga: Mochtar Kusumaatmadja dalam Kenangan: Kontribusinya jadi Teladan bagi Indonesia

Kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung kondisi di Kudus dan meminta Ikatan Dokter Indonesia mengirimkan dokter ke wilayah tersebut.

Hasilnya, sebanyak 38 orang dokter serta 70 perawat akan dikirim ke lokasi. Selain itu, pemerintah mengirimkan 50 ribu antigen ke Kabupaten kudus untuk memacu tes dan penelusuran. Kemenkes juga mengirimkan mobil tes polyemerase chain reaction (PCR) dari Yogyakarta. "Kalau sudah positif jangan isolasi di rumah atau di rumah sakit. Siapkan tempat isolasi terpusat agar tidak menyebar," kata Budi di Kudus.

Secara khusus Budi juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Bupati Kudus Hartopo dalam menangani lonjakan Covid-19. Apalagi dari pemantauannya, Menkes melihat kabupaten tersebut tak sepenuhnya siap menghadapi gelombang corona.

"Kalau tekanannya terlalu banyak, kadang Bupati pusing harus ‘ngapain’. Pak Gubernur bisa membantu," kata Budi.

Ganjar saat ini telah menyiapkan beberapa tempat di Semarang untuk memudahkan isolasi pasien corona tanpa gejala. Ia juga menyiapkan tim yang akan berkantor di Kudus untuk membantu pemerintah kabupaten.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PPKM Level 3 Batal, DIY Tetap Perketat Pengawasan

Rabu, 8 Desember 2021 | 10:36 WIB

PKS: Kitab Kuning Pondasi Pembangunan Peradaban

Senin, 6 Desember 2021 | 12:03 WIB

Komunitas Save Pekalongan Bantu Warga Terdampak Rob

Senin, 6 Desember 2021 | 09:12 WIB
X