Peneriman PPPK Ribuan Guru, Pemkab Temanggung Tuntut Keseriusan Pemerintah Pusat

- Minggu, 6 Juni 2021 | 16:11 WIB
Bupati HM Al Khadziq bersama Sekda Hary Agung Prabowo dan sejumlah pejabat menggelar jumpa pers, terkait penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Pendapa Jenar belum lama ini.
Bupati HM Al Khadziq bersama Sekda Hary Agung Prabowo dan sejumlah pejabat menggelar jumpa pers, terkait penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Pendapa Jenar belum lama ini.

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tahun 2021 sudah sangat dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Lantaran sudah santer kabar akan ada penerimaan sehingga menarik minat calon pelamar.

Akan tetapi secara tiba-tiba pemerintah pusat menunda pelaksanaan dan ada persoalan terkait pembayaran gaji PPPK.

Bupati Muhammad Al Khadziq mengatakan, sebenarnya ada 3.029 formasi yang berarti pembukaan lowongan pegawai pemerintah terbesar yang pernah ada dalam sejarah Pemkab Temanggung.

Baca Juga: Pemprov DKI Akan Uji Coba Jalur Sepeda Road Bike Sudirman-Thamrin Mulai 7 Juni

Namun, sayangnya setelah ada persetujuan, justru pemerintah pusat meminta untuk diundur waktu pelaksanaannya, bahkan untuk lowongan 2.084 PPPK guru menemui kendala.

"Sesuai surat dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah disetujui 3.029 formasi. Terdiri dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil 945 orang, dan formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus untuk guru sebanyak 2.084 formasi, ini penerimaan terbesar dalam sejarah Pemkab Temanggung,"ujarnya Jumat (4/6/2021).

Akan tetapi kata Khadziq, beberapa waktu lalu, dari Badan Kepegawaian Negara tiba-tiba menerbitkan surat meminta agar pendaftaran dan proses seleksinya diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga: Mendagri Harap Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi Jadi Percontohan bagi Daerah Lain

Pengunduran ini disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Mei 2021, karena diundur maka sampai sekarang belum dibuka, pengumuman itu dan akan diinfokan lebih lanjut.

"Persoalannya, untuk PPPK sebanyak 2.084 formasi itu semula dijanjikan penggajian oleh pemerintah pusat, namun belakangan pemerintah pusat meminta PPPK digaji oleh pemerintah daerah, sehingga menjadi ganjalan. Sebab untuk membayar gaji sejumlah 2.084 guru PPPK itu dibutuhkan anggaran Rp 116 miliar per tahun, sehingga dikhawatirkan akan menganggu kestabilan APBD dan pembangunan daerah,"katanya.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sapi Milik Peternak Miskin Dibantu Pakan Konsentrat

Minggu, 26 September 2021 | 20:04 WIB

Klinik Bima Husada, Gratis Bagi Warga Tak Mampu

Minggu, 26 September 2021 | 19:04 WIB

Prospek Budi Daya Tanaman Porang di Magelang Terbuka

Minggu, 26 September 2021 | 13:26 WIB

2.358 Peserta Tes Berebut 100 Kuota CPNS Pemkab Kebumen

Sabtu, 25 September 2021 | 15:51 WIB

Belasan Kelompok Tani di Sleman Dibantu Alsintan

Jumat, 24 September 2021 | 14:49 WIB
X