Edukasi Kesejahteraan Hewan di Jawa Tengah Go Internasional

- Jumat, 29 Oktober 2021 | 16:02 WIB
SAMPAIKAN MATERI: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyampaikan materi diskusi pendekatan holistik pelarangan perdagangan anjing di Jawa Tengah melalui penegakan hukum dan edukasi kesejahteraan hewan di Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 28 Oktober 2021. (suaramerdeka.com/Pamungkas Suci Ashadi)
SAMPAIKAN MATERI: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyampaikan materi diskusi pendekatan holistik pelarangan perdagangan anjing di Jawa Tengah melalui penegakan hukum dan edukasi kesejahteraan hewan di Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 28 Oktober 2021. (suaramerdeka.com/Pamungkas Suci Ashadi)

 


UNGARAN, suaramerdeka.com - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah kini sedang dalam proses persiapan menjadi provinsi pertama di Indonesia, yang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama dengan koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) untuk meluncurkan program edukasi kesejahteraan hewan.

Koordinator Internasional Dog Meat Free Indonesia, Lola Webber menerangkan, perjanjian kerjasama itu dilakukan sebagai pendekatan menyeluruh guna mengatasi eksploitasi hewan dengan fokus utama yaitu, mengakhiri perdagangan daging anjing yang kejam dan berbahaya. Bahkan DMFI telah bekerjasama dan menghimbau seluruh pemerintah wilayah di Indonesia untuk menangani perdagangan daging anjing sejak 2017.

Baca Juga: Warga Tak Lagi Kesulitan, Pompa PLTS Atasi Kekurangan Air Bersih

"Perdagangan daging anjing menyebabkan penderitaan atas puluhan ribu hewan tiap bulannya, dan menimbulkan resiko fatal bagi kesehatan dan keamanan masyarakat, khususnya terkait dengan penularan rabies," ujarnya dalam kegiatan diskusi pendekatan holistik pelarangan perdagangan anjing di Jawa Tengah melalui penegakan hukum dan edukasi kesejahteraan hewan di Gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 28 Oktober 2021.

Menurutnya, hanya 3 persen warga Jawa Tengah yang mengkonsumsi daging anjing dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yaitu 4,5 persen. Bahkan sedikit sekali yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang daging anjing. Meski demikian, perdagangan daging anjing dapat mengancam keamanan seluruh provinsi, bahkan seluruh Indonesia.

"Lebih dari 80 persen warga Jawa Tengah meyakini bahwa tingginya angka perdagangan dan pemotongan daging anjing merupakan suatu masalah yang perlu segera ditangani. Maka saatnya telah tiba untuk membahas isu ini melalui edukasi, kebijakan yang baru dan tindakan tegas," imbuhnya.

Baca Juga: 205 Ratusan Bendungan Dikosongkan, Antisipasi Badai La Nina

Pasalnya, di Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo dan Kota Salatiga telah mengeluarkan larangan tegas atas perdagangan daging anjing, dan kini Semarang juga menjanjikan hal yang serupa. Kemudian sejak 1995 tidak ada lagi kasus rabies di Jawa Tengah dan provinsi ini telah memegang status "Bebas Rabies" sejak 1997.

Akan tetapi, status ini dapat terancam dengan adanya permintaan daging anjing yang menyebabkan banyaknya perdagangan ilegal anjing dengan status penyakit dan vaksin yang tidak jelas dari provinsi-provinsi lain, seperti di Jawa Barat dimana rabies masih menjadi endemi.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X