Tersandung Putusan MK, 2 Kalurahan di Sleman Batal Gelar Pilur

- Rabu, 6 Oktober 2021 | 19:47 WIB
Ilustrasi Pemilihan Lurah (Pilur)./pikiran-rakyat
Ilustrasi Pemilihan Lurah (Pilur)./pikiran-rakyat

SLEMAN, suaramerdeka.com - Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomer 42/PUU-XIX/2021 tentang penetapan batas maksimal jabatan kades sebanyak tiga periode, berimplikasi terhadap agenda Pemilihan Lurah (Pilur) serentak di Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Pilur 2021 di dua kalurahan yakni Selomartani dan Sumberarum dipastikan batal, dan akan diikutkan pada periodesasi berikutnya tahun 2023.

"Putusan MK ini bersifat final dan tidak memungkinkan dibuka kembali peluang hukum untuk pembatalan putusan tersebut," tandas Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sleman Aji Wulantara saat ditemui, Rabu 6 Oktober 2021.

Baca Juga: Tersalip Jelang Finish, Emas Balap Motor Melayang

Pemkab Sleman semula mengagendakan penyelenggaraan Pilur serentak 2021 dengan sistem e-voting di 35 kalurahan.

Pemungutan suara dijadwalkan tanggal 31 Oktober. Namun dalam perkembangannya, pada 30 September 2021 terbit Putusan MK yang tidak memperbolehkan kades yang sudah tiga kali menjabat untuk mencalonkan diri lagi.

Implikasi atas putusan itu, 7 orang yang maju sebagai calon dalam Pilur Sleman 2021 dinyatakan teranulir karena pernah menjabat lurah selama tiga periode.

Masing-masing calon itu mengikuti kontestasi di Kalurahan Sumberarum, Maguwoharjo, Sendangtirto, Madurejo, Selomartani, Margomulyo, dan Sendangagung.

Baca Juga: Menpora: PON Harus Jadi Ajang 'Talent Scouting' atau Pencaarian Bakat Atlet

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peduli Lingkungan, Raih Penghargaan SDGs Awards

Jumat, 2 Desember 2022 | 15:51 WIB
X