Redistribusi Sertifikat Jokowi, Jateng Peroleh 3.236 Bidang

- Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB
Kakanwil BPN Jateng Dwi Purnama dan Gubernur Ganjar Pranowo menghadiri penyerahan sertifikat secara virtual di Gradhika Bhakti Praja, Rabu, 22 September 2021. (suaramerdeka.com/dok)
Kakanwil BPN Jateng Dwi Purnama dan Gubernur Ganjar Pranowo menghadiri penyerahan sertifikat secara virtual di Gradhika Bhakti Praja, Rabu, 22 September 2021. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 2.358 KK di Jateng menerima sertifikat tanah seluas 3.236 bidang.

Sertifikat itu menjadi bagian dari penyerahan sertifikat redistribusi tanah pada masyarakat di 26 provinsi di Indonesia oleh Presiden Jokowi.

Di Jateng penyerahan sertifikat secara virtual dilakukan oleh Presiden Joko Widodo disaksikan oleh Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama dan Gubernur Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Baca Juga: 7 Mobil Sport Seri Toyota Gazoo Racing Dipamerkan di Paragon

Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama menyampaikan total 3.236 bidang tersebut seluas 237,87 hektare untuk masyarakat di 5 kabupaten.

Seperti di Kabupaten Semarang 1.500 sertifikat yang berasal dari tanah negara bekas hak guna usaha.

Sebanyak 300 sertifikat di Purbalingga yang berasal dari tanah objek landreform tahun 1995.

Baca Juga: Jung Jaehyun NCT, Menawan dari Visual hingga Vokal

Kemudian 686 sertifikat di Cilacap yang semula berasal dari pelepasan kawasan hutan tahun 1986.

Sebanyak 550 sertifikat di Brebes dam 200 sertifikat untuk masyarakat Kendal.

Secara umum, di Jawa Tengah penyelesaian sengketa lahan merupakan kasus lama dan sudah diselesaikan.

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Kaligending Rampung, Karanggayam-Karangsambung Terhubung

“Kasus lama dan ini sudah selesai seperti di Gintungan, Bandungan itu. Kalau lainnya Lainnya soal pelepasan kawasan hutan tidak ada masalah dll."

"Kendala sudah tidak ada lagi dari hasil ini kita akan mengakselerasi dengan kelanjutannya. Kami akan memberikan asistensi kepada penerima SHM supaya produktivitas meningkat,” kata Dwi.

Di Jateng, menurut Dwi masih sekitar 40 persen bidang yang selesai dan rencananya akan diikutkan dalam akselerasi program PTSL.

“Target kami 2025 semua selesai,” imbuhnya.

Baca Juga: Sebut Kritik Giring ke Anies Meresahkan, Pasha: Sudah Teruji Kelola Kota, Bro?

Sementara itu Setelah berjuang selama 21 tahun, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) di Kabupaten Semarang, akhirnya mendapatkan sertifikat redistribusi tanah seluas 198 hektare di lereng Gunung Ungaran.

"21 tahun (memperjuangkan tanah ini). Lawan saya tidak main-main, banyak pihak, macam-macam. Tidak semudah itu, banyak ganjalan-ganjalan," katanya saat ditemui usai acara.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan para petani di Kabupaten Semarang itu sudah puluhan tahun tidak mendapatkan haknya.

Setelah ada redistribusi tanah objek agraria akhirnya akses dan hak petani kembali didapatkan.

Baca Juga: Ditanya Deddy Corbuzier soal Politik, Kaesang: Mending Nyantai, Menikmati Hidup

"Saya kira reforma agraria redistribusi tanah ini bagian dari yang ditunggu. Masyarakat sangat menunggu, pasti mereka sangat senang sekali karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa menggarap untuk kesejahteraan mereka," katanya.

Ganjar juga mendukung Presiden Joko Widodo untuk memerangi mafia tanah.

Menurutnya, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Tembakau Musim 2021 Masih Belum Menguntungkan Petani

Sabtu, 27 November 2021 | 21:49 WIB

Gebrak Bayi, Tradisi Berkah Si Buah Hati

Jumat, 26 November 2021 | 22:28 WIB

Polres Pemalang Tangkap Pembuat dan Penjual Uang Palsu

Kamis, 25 November 2021 | 16:12 WIB
X