30.000 Desa Nikmati Program Pamsimas

- Selasa, 21 September 2021 | 22:04 WIB
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni saat membuka workshop eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk keberlanjutan AMPL Regional II yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) belum lama ini. (SM/dok)
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni saat membuka workshop eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk keberlanjutan AMPL Regional II yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) belum lama ini. (SM/dok)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni membuka workshop eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk keberlanjutan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Regional II yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) belum lama ini.

Dalam pidatonya, Hari Nur Cahya Murni mengatakan upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sudah dimulai sejak 2008 melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) I yang dilanjutkan dengan Program Pamsimas II pada 2013 dan Pamsimas III pada 2016, dan akan berakhir pada tahun ini (2021).

Program tersebut, menurut Hari Nur Cahya Murni, telah berhasil dilaksanakan di 30.000 desa dengan penerima manfaat lebih dari 17,2 juta jiwa masyarakat yang memperoleh akses air minum dan 15 juta jiwa masyarakat yang memperoleh akses sanitasi.

Baca Juga: Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Di mana pada 2020 penerima manfaat ini memberikan kontribusi sebesar 58,05% terhadap capaian nasional air minum sebesar 89,27% dan 65,50% terhadap capaian nasional sanitasi sebesar 79,53%.

“Program Pamsimas III memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pencapaian akses air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Lebih lanjut, Har Nur Cahya Murni menambahkan air minum dan sanitasi, khususnya air limbah domestik, merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara dan menjadi program strategis dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya yaitu, PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018, serta secara teknis diatur dalam PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi berbagai program nasional berkaitan dengan AMPL ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), selain sebagai perwujudan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, juga untuk menjaga sustainability program di bidang air minum dan sanitasi,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Baca Juga: Tingkatkan Nilai Ekonomis, PIRT untuk UMKM Rumahan Disosialisasikan KKN Unnes

Untuk membantu daerah dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi, Hari Nur Cahya Murni mengatakan pemerintah telah menyalurkan pendanaan terkait penyediaan air minum, melalui berbagai sumber pendanaan khususnya yang berbasis masyarakat di daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan dan Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP).

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Temanggung akan Dijadikan Super Prioritas Pertanian

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:41 WIB

Pemalang Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:11 WIB
X