Himpaudi Minta Guru PAUD Berijazah SMA Tetap Diakui

- Rabu, 19 Februari 2020 | 19:15 WIB
AUDIENSI: Sejumlah guru PAUD yang tergabung dalam Himpaudi Kabupaten Batang melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Batang. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)
AUDIENSI: Sejumlah guru PAUD yang tergabung dalam Himpaudi Kabupaten Batang melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Batang. (suaramerdeka.com/Agus Setiawan)

BATANG, suaramerdeka.com - Himpaudi Kabupaten Batang meminta guru pendidikan usia dini yang masih berijazah SMA tetap bisa diakui dan mendapatkan honor dari Bosda. Pasalnya, pemerintah telah menghentikan pemberian honor bagi guru PAUD yang ijazah terakhir masih SMA.

Sebagaimana diketahui, Bupati Batang Wihaji pada 20 Januari 2020, menyampaikan kepada guru - guru Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) belum bisa mendapatkan honor personalia dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA). Ini merupakan kebijakan laman Pemerintah pusat yang harus kita ikuti.

Regulasi tersebut tentang standar pelayanan minimal yang mensyaratkan pendidik minimal sarjana atau S1, jelas Wihaji. Menurut Wihaji, sesuai Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga kalau  anggaran honorarium guru yang tidak sesuai dengan syarat standar minimal dianggap melanggar regulasi.

Penasehat Himpaudi Kabupaten Batang, Etika Umi Romlah, kepada Suara Merdeka, Rabu (18/2) menyamapaikan, dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang tidak memberikan honor Bosda bagi guru PAUD yang berkualifikasi SMA, pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk tetap memperjuangkan agar mereka (guru PAUD berijazah SMA) tetap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

"Guru TPQ saja dapat perhatian dari pemerintah daerah, mestinya guru PAUD juga bisa mendapatkan perhatian juga," kata dia.

Salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Batang. Pada audiensi tersebut, para guru PAUD yang tergabung dalam organisasi Himpaudi Kabupaten Batang menyampaikan permasalahan tersebut. 

"Pada intinya kami menginginkan guru PAUD yang masih berijazah SMA masih bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kami juga meminta kepada para wakil rakyat untuk menyampaikan masalah ini ke pemerintah pusat dan Bupati Pekalongan agar kami diberi solusi regulasi supaya guru PAUD berijazah SMA tetap masih mendapatkan honor dari pemerintah sebagai wujud perhatian dari pemerintah. Tentu tanpa melanggar regulasi yang ada," tandas dia.

Pasalnya, berdasarkan Undang-undang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan usia dini bisa dilayani formal maupun non formal. Bahkan, kata dia, lembaga pendidikan PAUD terutapa kelompok bermain juga telah dilakukan akreditasi dari instasi yang memiliki kewenangan.

Disebutkan, jumlah guru PAUD yang ada di wilayah Kabupaten Batang yang sudah menerima honor dari Bosda berdasarkan catatan Himpaudi mencapai 1.062 pendidik. Jumlah tersebut, kata dia, akan lebih sedikit dengan kemunculan regulasi yang menerima honor Bosda hanya guru PAUD harus berijazah sarjana atau S1.

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

Sapi Milik Peternak Miskin Dibantu Pakan Konsentrat

Minggu, 26 September 2021 | 20:04 WIB

Klinik Bima Husada, Gratis Bagi Warga Tak Mampu

Minggu, 26 September 2021 | 19:04 WIB

Prospek Budi Daya Tanaman Porang di Magelang Terbuka

Minggu, 26 September 2021 | 13:26 WIB

2.358 Peserta Tes Berebut 100 Kuota CPNS Pemkab Kebumen

Sabtu, 25 September 2021 | 15:51 WIB

Belasan Kelompok Tani di Sleman Dibantu Alsintan

Jumat, 24 September 2021 | 14:49 WIB
X