Wali Kota Magelang Terima Surat Permintaan Jadwal Pengosongan Kantor dari Mabes TNI

- Minggu, 19 September 2021 | 14:09 WIB
 LOGO TNI: Logo TNI terpasang di bagian atas gedung kantor Wali Kota Magelang sejak Rabu (25/8) yang kemudian membuat Wali Kota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah ini. (suaramerdeka.com/Asef Amani)
LOGO TNI: Logo TNI terpasang di bagian atas gedung kantor Wali Kota Magelang sejak Rabu (25/8) yang kemudian membuat Wali Kota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait masalah ini. (suaramerdeka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com - Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz mengaku telah menerima surat dari Mabes TNI perihal permintaan pemakaian lahan Kantor Wali Kota Magelang oleh Akademi TNI.

Meski begitu, ia tetap tenang dan meminta jajarannya pun untuk tetap tenang dalam menyikapi surat tersebut.

"Saya sudah menerima suratnya. Saya harap ASN tetap tenang saja," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna Persetujuan Perubahan APBD 2021, Jumat, 17 September 2021.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Akhirnya Minta Maaf Usai Komentar Santri Menutup Telinga, Saya Tidak Tahu Situasi Saat Itu

Surat itu sendiri bernomor B/473/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus dan ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Marsekal Madya Andyawan Martono.

Di dalam surat itu tertulis permintaan Akademi TNI menggunakan lahan Kantor Wali Kota Magelang menyusul rencana kegiatan Diktuk Taruna.

Akademi TNI beralasan, penggunaan lahan sangat diperlukan, karena akan memengaruhi hasil operasional pendidikan Menchandra Akademi TNI.

Kemudian, pada nomor 2A, turut disebutkan bahwa, Pemkot Magelang agar segera menjadwalkan pengosongan aset tersebut.

Baca Juga: Anti Mainstream, Arief Muhammad Jual Udara Las Vegas, Banyak yang Nego hingga Puluhan Juta

Hal itu agar pendidikan kegiatan Menchandra Akademi TNI bisa lebih optimal.

Selain itu, pada poin 2D, Akademi TNI juga berencana menggunakan lapangan Kantor Wali Kota Magelang untuk lokasi apel dan upacara kegiatan selama pendidikan Menchandra.

Dokter Aziz memastikan, hasil komunikasi dengan Pemerintah Pusat, merekomendasikan lahan seluas 40.000 meter persegi ini masih difungsikan sebagai layanan Pemkot Magelang.

“Saya harapkan ASN tidak usah khawatir kalau diminta mengosongkan kantor. Tim sudah ke Jakarta dan hasilnya, pemerintah pusat masih memberikan kelonggaran agar kantor wali lota masih berfungsi sebagai kantor layanan Pemkot Magelang,” katanya.

Baca Juga: Immune Booster Disalurkan ke Korban Banjir Lebak

Dirinya juga meminta ASN tetap memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Tanpa perlu memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan.

Menurutnya, Pemkot Magelang hanya akan tunduk dan patuh terhadap keputusan Pemerintah Pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo.

Segala upaya dan usaha, telah ditempuh Pemkot Magelang selama ini.

“Kita menempati lokasi ini tidak serta merta menempati. Ada dokumen sejarah, ada proseduralnya, sehingga kalau diminta meninggalkan segera, saya kira tidak. Apalagi kita sama-sama aparat negara,” tandasnya.

Hasil koordinasi antara Pemkot Magelang dan Kementerian Polhukam, lanjut dr Aziz, dalam waktu satu bulan ini sudah ada keputusan lanjutan.

“Yang menentukan Pemkot Magelang pindah atau tidaknya itu Pemerintah Pusat. Bukan kita, bukan juga TNI. Sebulan lagi sudah ada keputusan,” ungkapnya.

 

 

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PKS: Kitab Kuning Pondasi Pembangunan Peradaban

Senin, 6 Desember 2021 | 12:03 WIB

Komunitas Save Pekalongan Bantu Warga Terdampak Rob

Senin, 6 Desember 2021 | 09:12 WIB
X