Aturan Rokok Elektrik Akan Dikaji

- Selasa, 19 November 2019 | 18:54 WIB
Ilustrasi Istimewa
Ilustrasi Istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sleman akan mengajukan usulan pembahasan peraturan daerah (perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tidak menutup kemungkinan di dalam perda akan diatur tentang bahaya rokok elektrik atau vape.

"Belum ada regulasi khusus mengenai pengguna vape. Mungkin nanti akan diatur dalam perda KTR yang usulannya di tahun 2020, meskipun tidak secara khusus mengatur tentang vape," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Joko Hastaryo, Selasa (19/11).

Menerangkan tentang bahaya vape, Joko mengungkapkan, di dalam vape terdapat pula kandungan nikotin sebagaimana rokok biasa. Zat nikotin itu yang membuat ketagihan, dan apabila kadarnya tinggi dalam tubuh manusia dapat membahayakan kesehatan. 

"Ternyata kandungan liquid vape kan tetap saja berbahaya bagi kesehatan. Jadi memang perlu ada regulasi," kata dia.

Dalam pandangannya, merokok lebih cenderung pada perilaku. Perokok yang beralih dari rokok biasa ke vape, ditinjau dari sisi perilaku tidak ada perbedaan. Karena itu jajaran kesehatan dalam melakukan pendekatan, salah satu pertimbangannya adalah faktor perilaku perokok. Pertimbangan lain adalah faktor material rokok dikaitkan dengan efeknya terhadap kesehatan.

Penyuluh Kesehatan Dinkes Sleman Cahya Prihantama menerangkan, konsumsi rokok bisa memicu penyakit tidak menular. Namun untuk memastikan bahaya vape, menurut dia, perlu dilakukan kajian akademik terlebih dulu. Dari hasil kajian itu juga dapat ditelaah apakah akan ada klausul tersendiri tentang rokok elektrik di dalam bahasan perda KTR.

"Kalau mendasarkan Peraturan Bupati Nomer 42 Tahun 2012, definisi rokok adalah produk tembakau, asal ada kandungan nikotin atau sejenisnya. Sehingga rokok elektrik juga termasuk di dalamnya," kata Cahya.

Mengacu ketentuan Perbup itu, area tanpa rokok dibatasi pada tujuh kawasan. Diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, lingkungan kerja, dan fasilitas umum. Peraturan mengenai KTR itu sudah disosialisasikan ke semua organisasi perangkat daerah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga padukuhan.

Editor: Maya

Tags

Terkini

Kukrit Ditunjuk Jadi Ketum PPHI Jateng

Selasa, 24 Januari 2023 | 16:40 WIB

Gerindra Jateng Sambut Sekber Gerindra-PKB Pemilu 2024

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:03 WIB
X