Haji dan Umrah Saat Pandemi, Dua Kementerian Mesti Berdiplomasi

- Jumat, 10 September 2021 | 19:30 WIB
Prime Topic dengan tema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah yang disiarkan dari Lantai IV Gedung Berlian DPRD. (suaramerdeka.com / dok)
Prime Topic dengan tema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah yang disiarkan dari Lantai IV Gedung Berlian DPRD. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com -Pemerintah Indonesia diharapkan untuk terus menggali informasi mengenai telah dilonggarkannya pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri peran diplomasi menjadi penting supaya daftar antrean haji yang sempat tertunda selama dua tahun bisa terlaksana.

Anggota Komis E DPRD Jateng Endro Dwi Cahyono meminta kedua Kementerian untuk pro aktif menggali informasi kepada pejabat-pejabat di Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait kejelasan pemberangkatan haji dan umrah.

Secara pelaksanaan, lanjut dia, seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, swasta dalam hal ini pihak travel sudah siap.

Baca Juga: Pemkab Demak Sayembarakan Desain Perluasan Kawasan Perkotaan

“Hal ini harus fokus dan dicermati Pemerintah khususnya untuk Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) jangan sampai terlambat melakukan diplomasi-diplomasi tingkat tinggi supaya Indonesia dikeluarkan dari daftar sembilan negara yang masuk daftar hitam (blacklist) Arab Saudi, lebih updating adalah langkah awal,” jelasnya pada saat menjadi narasumber dalam “Prime Topic dengan tema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah” yang disiarkan dari Lantai IV Gedung Berlian DPRD, Jumat, 10 September 2021.

Hadir dua narasumber lainnya adalah Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng Ahyani dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Farid Aljawi.

Sebelumnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 atau bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan membuka Masjidil Haram untuk haji dan umrah.

Dalam keputusan itu, pelaksanaan haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut.

Baca Juga: Hendi Dorong Masyarakat Ikut Kelola Air Bersih

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X