Sidang Putusan Bendung Bener, Sebagian Tuntutan Warga Dikabulkan

- Kamis, 9 September 2021 | 17:22 WIB
 Majelis Hakim membacakan putusan sidang perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN yang diajukan oleh warga terdampak pembangunan Bendung Bener di PN Purworejo. (suaramerdeka.com/aris himawan)
Majelis Hakim membacakan putusan sidang perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN yang diajukan oleh warga terdampak pembangunan Bendung Bener di PN Purworejo. (suaramerdeka.com/aris himawan)

 

PURWOREJO, suaramerdeka.com - Sidang tuntutan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Kamis 9 September 2021

Kali ini, pembacaan putusan sidang perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN yang diajukan oleh warga terdampak pembangunan Bendung Bener yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend).

Dalam hal ini, penggugat adalah 154 orang pemilik dari 176 bidang tanah yang terdampak pembangunan Bendung Bener.

Sedangkan pihak tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku panitia penghitungan tanah terdampak bendungan.

Baca Juga: PON XX, Jabar Siap Pertahankan Gelar Juara Umum, Target Bawa Pulang 164 Medali Emas

Dalam sidang ini, sebagian poin tuntutan yang dilayangkan oleh pihak penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.

Kuasa hukum pihak tergugat, Hias Nagara mengemukakan, tuntutan yang dilayangkan oleh pihak penggugat ada dua poin.

Poin pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan yang kedua adalah pelaksanaan penilaian pengadaan tanah milik 156 orang penggugat dinilai cacat hukum.

"Sebagian tuntutan dikabulkan oleh majelis hakim, yang dikabulkan adalah poin yang kedua yakni penilaian tanah cacat hukum, sedangkan yang pertama tidak dikabulkan," ungkapnya usai sidang pembacaan putusan.

Baca Juga: Sejumlah Kebakaran jadi Perhatian, Perlu Peremajaan Kabel Listrik

Dikatakan, tim penilai pengadaan tanah yang dalam hal ini adalah BPN Purworejo dan KJPP telah cacat prosedur. Sehingga, dengan adanya kecacatan tersebut, penilaian harga tanah harus dilakukan kembali.

"Penilaian kembali harus secepatnya dilaksanakan setelah tergugat menerima amar putusan dari pengadilan," katanya.

Anggota DPRD Purworejo, Muhamad Abdullah yang juga merupakan pendamping dari pihak tergugat menyampaikan, keputusan ini merupakan yang terbaik bagi semua pihak.

Menurutnya, dalam 14 hari kedepan, upaya banding tidak perlu dilakukan oleh pihak tergugat demi percepatan pembangunan Bendung Bener.

Baca Juga: Aset Kripto Boleh Diperdagangkan Secara Islam, Ini Tanggapan CEO Indodax

"Dengan diputuskannya perkara ini, berarti ada hal yang tidak cermat dari tim panitia pengadaan tanah dalam proses pembebasan lahan, ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Demi percepatan pembangunan Bendung Bener seyogyanya mereka tidak melakukan upaya banding," katanya.

Sementara itu, Suroso, yang merupakan kuasa hukum dari pihak tergugat yakni BPN Purworejo mengatakan, setelah pembacaan putusan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pemberi kuasa serta atasan.

"Masih pikir-pikir dulu intinya," singkatnya.

Halaman:
1
2
3

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X