Blora Masuk PPKM Level 2, Tenaga Kesehatan Wajib Tracing 618 Spesimen Per Hari

BLORA, suaramerdeka.com – Kabupaten Blora berhasil masuk PPKM level 2 berdasarkan Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

"Alhamdulilah Blora sudah masuk PPKM level 2, namun demikian warga jangan lengah, harus tetap disiplin prokes," ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Blora, Edy Widayat, Selasa, 7 September 2021.

Bersamaan dengan masuknya Blora ke PPKM level 2, muncul kendala cukup serius yang dihadapi tenaga kesehatan (nakes) .

Pasalnya, mereka diwajibkan tracing 618 spesimen (orang) dalam sehari, guna ketentuan sesuai Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021.

Baca Juga: Taruna PIP Semarang Meninggal Dunia, Diduga Dianiaya Seniornya Saat Serempetan Motor

"Kendala yang ada di persoalan kesadaran warga untuk mau menjalani test swab, karena ketentuan harus melakukan tracing terhadap 618 orang per hari tanpa didukung dengan kesadaran warga sangat berat, " terang Edy Widayat.

Dari pemetaan, ada 26 Puskesmas di Blora, dan jika dengan target di atas berarti di setiap Puskesmas harus melakukan tracing kepada sekitar 23 orang.

"Kalau swab antigen yang tersedia saat ini berlebih, yakni ada sekitar 3.000, persoalannya tinggal meningkatkan kesadaran warga (yang bergejala maupun yang kontak erat dengan orang yang bergejala) untuk mau menjalani test swab," imbuh Edy Widayat yang saat ini juga menjabat sebagai Camat Todanan itu.

Masuknya Blora ke PPKM level 2, juga disyukuri Bupati Arief Rohman, yang menyebut sejumlah kegiatan mulai dilonggarkan.

Baca Juga: Angka Laka Tinggi, DPD RI Usulkan 2 Regulasi Baru

“Alhamdulillah level 2, jadi kami dari TNI Polri dan Satpol PP untuk agak melonggarkan,” ucap Arief Rohman di kantornya.

Meski akan melonggarkan sejumlah kegiatan masyarakat, Arief tetap mengingatkan agar euforia tersebut tidak berlebihan.

“Kami tidak boleh los dol juga, kita tetap harus jaga protokol kesehatan dan sebagainya” ujarnya.

Maka dari itu, Arief segera membuat instruksi bupati terkait penurunan level tersebut.

Sejumlah instansi terkait juga akan diajak musyawarah agar pelonggaran tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat ke depannya.