40 Desa Adakan Pilkades, DPRD Minta Jangan Dijadikan Ajang Judi

- Selasa, 8 Oktober 2019 | 14:19 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Sebanyak 40 desa di 15 kecamatan akan mengikuti perhelatan pesta demokrasi tingkat desa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019, Rabu (9/10) besok. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan, dalam Pilkades Serentak yang digelar Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada gelombang ketiga ini tidak dijadikan sebagai ajang pertaruhan atau perjudian.

“Janganlah pilkades itu dijadikan ajang pertaruhan atau perjudian, ini tidak baik, memang kita susah untuk melacak, tapi itu sudah menjadi buah bibir di masyarakat,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudistiro kemarin. Menurutnya, salah satu alasan Pemkab Wonosobo menggelar Pilkades Serentak, untuk mempersempit ruang gerak dari para pelaku pertaruhan alias botoh pilkades, agar tidak menggunakan ajang itu sebagai arena judi.

Menurut dia, jika pemilihan dilakukan serentak, ruang gerak mereka kan semakin sempit, itu maksudnya kita menggelar Pilkades Serentak. Peran botoh atau para petaruh ini semakin memperuncing persoalan politik uang dalam setiap pilkades, bahkan para calon sering tidak tahu, jika dirinya sedang dijadikan alat taruhan. Para botoh itu diduga kuat yang memainkan peran politik uang secara massif demi kemenangan.

“Di sini lah kita perlu hati-hati, semua pihak sudah berkomitmen untuk menekan politik uang, tapi ternyata disisi lain ada peran kelompok yang susah diduga ikut bermain di dalamnya, mengobok-obok proses demokrasi di desa,” tandasnya. Selama ini masyarakat mulai merindukan munculnya pemimpin desa yang mengerti dan mampu membawa perubahan di desa, namun yang muncul ke permukaan dan memenangkan kontestasi adalah orang yang kuat secara ekonomi dan memiliki pengaruh.

“Kesan yang muncul dari setiap perhelatan politik, seolah yang bakal menang dan selalu menang adalah orang yang kuat secara ekonomi dan paling berani, saya kira ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Senada, Ketua DPD GMPK Wonosobo, Idham Cholid mengatakan, sebagian masyarakat Wonosobo akan melaksanakan Pilkades di 40 desa se Wonosobo. Agenda yang paling penting dari Pilkades bagi GMPK adalah mewujudkan Pilkades berintegritas yang menjadi agenda utama yang harus diperhatikan bersama.

Menurutnya, jika politik selama ini hanya bicara kalah menang dan segala cara harus dilakukan untuk meraih kemenangan, maka batas yang jelas harus dibuat. Selain itu etika dan moral harus menjiwai dalam proses politik, salah satunya Pilkades. Sehingga Pilkades berintegritas bisa diwujudkan, yaitu Pilkades tanpa praktek politik uang.

Dengan berkembangnya praktek politik uang ini, maka tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Calon kades membayar suara dalam Pilkades diindikasi karena ada dana desa yang mencapai minimal Rp 1,2 miliar per tahun. 

Editor: Maya

Tags

Terkini

Selama Pandemi Pelanggaran Lalu Lintas Turun

Senin, 20 September 2021 | 21:53 WIB

Pesantren Didorong Jadi Kader Penanganan TBC

Senin, 20 September 2021 | 14:45 WIB

Berdayakan Umat, NU Kebumen Kembangkan Pertanian

Minggu, 19 September 2021 | 21:50 WIB

Banyak Petani Frustrasi, Pemerintah Beri Pelatihan

Minggu, 19 September 2021 | 19:20 WIB

Pola Vaksinasi Jemput Bola, Sediakan Ayam untuk Hadiah

Minggu, 19 September 2021 | 15:35 WIB
X