Pemkab Sleman Hapus Denda PBB

- Rabu, 2 Oktober 2019 | 13:55 WIB
foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aturan itu berlaku untuk pajak yang dibayarkan pada bulan Oktober dan November 2019.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Haris Sutarta menjelaskan, pemutihan sanksi denda ini diterapkan untuk PBB yang dilimpahkan piutang dari pusat sejak tahun 1994 sampai dengan 2019. "Wajib pajak yang menunggak diberikan waktu selama dua bulan berupa keringanan pembebasan denda. Kebijakan ini didasarkan SK Bupati Nomer 64/Kep.KDH/A/2019," terang Haris, Rabu (2/10).

Kebijakan itu, kata dia, diterapkan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak agar bersedia melunasi kewajibannya. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomer 78/PMK.03/2016, warga yang menunggak pembayaran PBB dikenai sanksi denda administrasi 2 persen per bulan, dengan ketentuan maksimal denda 2 tahun sebesar 48 persen.

Selama ini, tingkat kepatuhan pembayaran PBB terbilang belum maksimal. Sampai dengan masa jatuh tempo pembayaran PBB tanggal 30 September 2019, realisasi tercatat 85 persen. Dari target ketetapan Rp 74 miliar, hingga akhir triwulan ketiga telah tercapai Rp 66,4 miliar.

Sedangkan, angka tagihan PBB yang belum terbayar rata-rata 15-20 persen. Dihitung secara akumulasi, tunggakan pajak tersebut diperkirakan mencapai Rp 150 miliar.

Kepala BKAD Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan, kebijakan penghapusan denda PBB diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangani masalah tunggakan PBB. Langkah ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu lalu menyambangi BKAD Sleman.

"Untuk mengatasi persoalan tunggakan PBB, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Selama kurun tiga bulan ke depan, upaya penagihan akan ditingkatkan," ujar Hardo.

Saat ini, pihaknya masih mengidentifikasi kendala pembayaran PBB. Salah satunya dilatarbelakangi persoalan banyak wajib pajak yang berdomisili di luar daerah.

"Kami belum bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa," katanya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X