Kasus KDRT Berkembang di Dunia Maya

- Selasa, 20 Agustus 2019 | 10:55 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

SLEMAN, suaramerdeka.com - Sejalan dengan tren internet, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga berkembang di dunia maya. Pelaku umumnya adalah pasangan intim. Data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan, kekerasan yang berkembang di dunia maya mencapai 61 persen. 

"Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh mantan pacar atau teman sebaya yang sudah akrab," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA RI Ali Khasan saat berkunjung ke Sleman, baru-baru ini.

Secara angka, kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun ini tergolong masih tinggi. Dalam UU Nomer 23 Tahun 2004 dijabarkan, KDRT tersebut meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Kementerian saat ini tengah menyusun pedoman evaluasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). 

Kabupaten Sleman terpilih menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang menjadi target uji publik pedoman tersebut. Uji publik ini, kata Ali, dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka menyempurnakan draft pedoman evaluasi PKDRT. Sebelumnya, kementerian telah melakukan uji publik di Nusa Tenggara Barat, Batam, dan Gorontalo. 

"Tempat terakhir kami pilih di Sleman agar draft ini dikritisi akademisi serta lembaga terkait untuk penyempurnaan. Jika sudah final, akan dibungkus payung hukum dengan dibuat Peraturan Menteri," terang Ali.

Uji publik melibatkan 40 peserta dari OPD terkait, instansi vertikal, PKK, Satgas PPA, dunia usaha, dan LSM. Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan menyambut baik terpilihnya Sleman sebagai lokasi uji publik. Sebab langkah ini perlu untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya pedoman evaluasi PKDRT.

"Saya menyambut baik, mengingat tindak KDRT berkaitan erat dengan perilaku yang sangat mungkin ditemukan dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita," katanya.

Menurutnya, Pemkab Sleman cukup serius dalam penanganan KDRT. Sejumlah payung hukum telah ditelurkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati. Kabupaten Sleman juga telah membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

X