Kasus Pencemaran Lingkungan; Dinilai Dikriminalisasi, Polres Pekalongan Kota di Praperadilkan

- Selasa, 31 Agustus 2021 | 17:53 WIB
Kuasa hukum warga Desa Watusalam, Nico Wauran dari LBH Semarang, menunjukan surat registrasi permohonan praperadilan dari PN Pekalongan, Selasa (31/8). Foto : (suaramerdeka.com/Kuswandi)
Kuasa hukum warga Desa Watusalam, Nico Wauran dari LBH Semarang, menunjukan surat registrasi permohonan praperadilan dari PN Pekalongan, Selasa (31/8). Foto : (suaramerdeka.com/Kuswandi)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Tim advokasi melawan pencemaran lingkungan Pekalongan, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, terkait kasus dugaan pengrusakan kaca di PT Pajitex yang dilakukan oleh warga Desa Watusalam Buaran Pekalongan yang tengah ditangani Polres Pekalongan Kota, Selasa (31/8).

Praperadilan dilakukan karena tim advokasi menilai adanya upaya kriminalisasi, terhadap dua warga yang tengah memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Desa Watusalam.

Permohonan prapedilan sendiri telah teregistrasi di PN Pekalongan dengan No 1/Pd.Pra/2021/PN.Pkl, tertanggal 31 Agustus 2021.

Baca Juga: Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

Nico Wauran menyatakan, munculnya kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi, karena dua warga Desa Watusalam, sedang memperjuangkan lingkungannya tercemar yang diduga dilakukan oleh PT Pajitex.

Dikatakan, dalam penanganan kasus dimaksud, kata dia, Polres Pekalongan Kota, setelah menerima laporan kasus itu, tiba-tiba melakukan pemanggilan kepada dua warga M Abdul Afif dan Kurohman, untuk memberikan keterangan sebagai tersangka, tanpa didahului panggilan sebagai saksi.

Bahkan, lanjut dia, surat penetapan sebagai tersangka tidak pernah diberikan kepada kedua warga tersebut.

"Penetapan dua warga sebagai tersangka cacat hukum, dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah. Hal itu sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang UU Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM," tegas Nico, didampingi kuasa hukum lainnya dan warga usai mengajukan permohonan praperadilan di PN Pekalongan, Selasa (31/8).

Dirinya menambahkan, disamping itu, penetapan tersangka kepada dua warga dimaksud, tanpa didahului pemanggilan dan dimintai keterangan sebagai saksi.

Hal itu, menurutnya merupakan sebuah tindakan yang tidak sah, cacat hukum dan melanggar hukum.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

X