Menteri PANRB Abdullah Azwar : Jateng Bisa Jadi Contoh yang Lain, Provinsi Pertama Asistensi RB Tematik

SEMARANG,suaramerdeka.com - Kementerian PANRB memilih Jateng sebagai provinsi pertama penyelenggara Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. 

Jateng juga menjadi penyelenggara Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Jateng bisa jadi lokomotif jalannya RB Tematik.

Baca Juga: Ramalan Weton, 30 Maret 2023, Kamis Kliwon, Rezeki, Jodoh dan Pekerjaan, Punya Bakat Kaya Raya Karena..

Anas mengatakan, Jateng dipilih menjadi provinsi pertama asistensi RB Tematik bukan tanpa alasan.

Dipilihnya provinsi yang dipimpin Ganjar selama dua periode itu karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasinya mendapatkan nilai A.

“Jateng kan sakipnya sudah A begitu juga RB-nya A, harapan kami nih (RB Tematik) kami bisa jalan.

Baca Juga: FIFA Coret Indonesia Sebagai Tuan Rumah, Timnas Gagal Tampil di Piala Dunia U-20 ? Para Pemain Menangis

''Harapan kami nih, kami bisa jalan dan daerah-daerahnya ke depan bisa menjadi lokomotif untuk bisa memberikan contoh dan bergerak di dalam reformasi birokrasi khususnya RB Tematik,” tegasnya usai acara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024.

Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: 5 Manfaat Buah Pisang untuk Kecantikan yang Jarang Diketahui, Cocok untuk Wanita yang Ingin Kulit Glowing

Peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.