Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perlu Keseriusan Pemerintah

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan di suatu daerah tak hanya pada infrastruktur fisik saja.

Namun juga terkait masalah lain seperti kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penanganan stunting, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menuturkan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dorongan lebih sebagai program prioritas Pemprov Jateng.

Baca Juga: Aturan Jam Kerja Selama Ramadhan, ASN Boleh Pulang Jam 2 Siang

"Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (PD) misalnya, harus dibangun secara inklusif. Hal ini dikarenakan, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas belum mencapai target yang diharapkan.Tingkat prevalensi yang tinggi ditambah ketidakmerataan akses bagi penduduk penyandang disabilitas, berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya, Selasa 21 Maret 2023.

Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Menurutnya dua hal ini juga perlu upaya keras pemerintah karena keduanya saling berkait.

Pada tahun 2022 lalu, angka stunting di Jateng sendiri sesuai data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih di angka 20 persen.

Baca Juga: Song Hye Kyo Bukan Aktris Terbaik The Glory versi Netizen, Survei Ini Bukti Segalanya

Salah satu upaya yang bisa untuk mengatasi masalah stunting ini, selain pemberian gizi cukup pada anak, secara umum juga perlunya mengentaskan persoalan kemiskinan ekstrem.

Karena salah satu faktor tidak terpenuhinya gizi pada anak, adalah faktor ekonomi orang tua.

Padahal di Jawa Tengah pada September 2022 angka kemiskinan ekstrem meningkat menjadi 10,98% dari posisi Maret 10,93%.

Baca Juga: Jangan Asal Saat Menjemur Tanaman Aglonema, Cek Dulu Waktunya

Selain itu, pada 2023 tentu harus menjadi perhatian dalam stabilitas ekonomi dan politik karena masuk tahun politik.

Maka Pemprov Jateng perlu menggencarkan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara masif.

Termasuk terkait validasi data, sehingga pemerintah bisa memiliki acuan guna proses penganggaran dan politik anggarannya.