Kata Otoritas Rusia Soal Pengunduruan Diri Liz Truss: Memalukan Sekali!

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengunduruan diri Liz Truss dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Britania Raya (Inggris Raya) memang tengah hangat diperbincangkan.

Sejak Inggris dilanda masalah krisis biaya hidup, Liz Truss pada akhir September 2022 lalu, PM Inggris Raya ini sudah didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Otoritas Rusia turut mengomentari pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss setelah menjabat hanya 45 hari.

Baca Juga: Jin BTS Bersama Coldplay Konser di Argentina! Tampilkan Single Solonya ‘The Astronaut’

Pihak Moskow menyebut Truss sebagai sosok 'PM yang memalukan sekali' bagi Inggris.

"Kebodohan yang menjadi bencana besar dan pemakaman Ratu (mendiang Ratu Elizabeth II-red) segera setelah audiensinya dengan Liz Truss akan diingat," sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pernyataan via Telegram. seperti dilansir laman AFP yang dikutip tim suaramerdeka.com.

Menurut Zakharova, hal ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam sejarah Inggris dengan memiliki Perdana Menteri yang mengundurkan diri dalam 45 hari masa jabatannya.

Baca Juga: Sukseskan HPN 2023, USM Antusias Jadi Tuan Rumah Seminar Kebangsaan dan Tempat UKW PWI Jateng

"Inggris tidak pernah mengenal Perdana Menteri yang memalukan sekali seperti itu," cetusnya, merujuk pada Truss.

Seperti yang telah banyak terdengar, hubungan antara Moskow dan London memang sedanh memburuk selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu pemicunya adalah kasus diracunnya seorang mantan mata-mata Rusia di Salisbury tahun 2018 lalu.

Baca Juga: Kabar yang Dinanti ! iPhone 14 Pre Order Mulai 28 Oktober, Ini Daftar Harga Resminya

Sejak saat itu, Hubungan kedua negara mencapai level terendah. Bahkan jika dilihat kembali sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.

Ketika Inggris menjadi salah satu pendukung setia Ukraina, Rusia menganggapnya sebagai salah satu negara Barat yang paling tidak bersahabat.

Truss pernah mengunjungi Rusia pada Februari 2022 lalu, saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris di bawah mantan PM Boris Johnson.