100 Hari Rezim Taliban Berkuasa, Afghanistan Terancam Bangkrut

- Kamis, 25 November 2021 | 14:11 WIB
Pasukan Taliban di Afghanistan. (pikiran rakyat)
Pasukan Taliban di Afghanistan. (pikiran rakyat)

AFGHANISTAN, suaramerdeka.com - Afghanistan terancam bangkrut di 100 hari pemerintahan Taliban berkuasa di negara itu pada Selasa, 23 November 2021.

Hingga saat ini Taliban masih berjuang untuk mencari pengakuan dunia internasional di tengah ancaman kebangkrutan dan krisis ekonomi.

Menteri Luar Negeri Afghanistan rezim Taliban, Amir Khan Muttaqi terus berupaya secara diplomatik agar dunia internasional mau mengakui kelompoknya sebagai pemerintahan Afghanistan yang sah.

Baca Juga: Sebuah Sekolah di Belanda Terbakar Imbas Demo Tolak Lockdown

Mengutip Tolo News, media lokal Afghanistan, delegasi Taliban mengunjungi berbagai negara regional guna membangun hubungan dengan pemerintah asing.

Dari usaha tersebut, setidaknya enam negara telah mengunjungi Afghanistan dan berdialog dengan pejabat tinggi Taliban.

Beberapa pejabat asing yang mengunjungi Afghanistan antara lain, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Menteri Luar Negeri Uzbekistan Abdulaziz Kamilov, Utusan Khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan Jasper Wieck serta Utusan Khusus Belanda untuk Afghanistan Emiel de Bont.

Baca Juga: Presidensi G20 Indonesia 2022: Jembatan Harapan Negara-negara Berkembang

"Kebijakan diplomatik dan luar negeri Emirat Islam (Afghanistan) terbatas pada beberapa negara tetangga dan regional selama seratus hari," kata mantan penasihat Kementerian Luar Negeri Afghanistan Fakhruddin Qarizada.

"Berbagai negara telah menunggu untuk melihat apakah Taliban akan memenuhi komitmen yang mereka janjikan sebelumnya atau tidak," sambungnya.

Selama 100 hari Taliban berkuasa, terdapat beberapa pertemuan yang dilakukan rezim kelompok itu dengan negara asing seperti Iran, Pakistan, India, Rusia dan China.

Baca Juga: Pelajar Indonesia dan Belanda Serahkan Usulan Proyek Kampung Iklim untuk Malino

Pertemuan tersebut berfokus pada tuntutan internasional terhadap pemerintahan Taliban yang inklusif, penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, hak untuk bekerja dan belajar bagi perempuan Afghanistan, hingga peringatan agar Afghanistan tidak menjadi sarang terorisme.

Menanggapi desakan tersebut, pemerintah Taliban bersikeras mengatakan bahwa mereka telah memenuhi tuntutan internasional yang diajukan.

Walaupun pengakuan Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah belum didiskusikan, beberapa negara berencana membentuk hubungan dengan kelompok itu untuk mengatasi krisis yang terjadi di Afghanistan.

Baca Juga: Meski Popularitas Menurun, Joe Biden Ingin Maju Lagi di Pilpres 2024

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatakan dalam laporan tiga halaman tentang perbankan dan sistem keuangan Afghanistan bahwa negara itu akan bangkrut.

Selain itu, rezim Taliban juga diambang kebangkrutan setelah sejumlah uang kas yang dimiliki terancam hais pada akhir tahun.

Taliban kemudian terus mendesak negara-negara barat terutama Amerika Serikat untuk segera mencairkan aset-aset Afghanistan yang dibekukan.

Afghanistan menyimpan aset senilai hampir US $9,5 miliar atau setara dengan Rp135,3 trilun di bank sentral AS, Federal Reserve.

Selain itu di negara-negara Eropa lainnya, seperti di Bank for International Settlements, aset Afghanistan diperkirakan mencapai US$1,3 miliar atau setara Rp18,5 triliun.

Negara-negara barat menagguhkan hubungan dengan Afghanistan sejak Taliban mengambil alih pemerintahan di negara tersebut pada Agustus lalu.

Penangguhan tersebut juga termasuk dengan menyetop aliran bantuan dan pembekuan aset-aset Afghanistan.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Arab Saudi Umumkan Aturan Umrah Bagi Jamaah Luar Negeri

Selasa, 30 November 2021 | 15:09 WIB
X