Golkar Sebut Azis Syamsuddin Telah Sampaikan Surat Pengunduran Diri

- Minggu, 26 September 2021 | 16:34 WIB
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar M Azis Syamsuddin di Musda X Partai Golkar Jateng, di Hotel Grand Candi Kota Semarang, Senin (8/3) malam. (suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur)
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar M Azis Syamsuddin di Musda X Partai Golkar Jateng, di Hotel Grand Candi Kota Semarang, Senin (8/3) malam. (suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Partai Golkar menegaskan menghormati semua proses hukum yang saat ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini terkait penjemputan dan penangkapan Wakil Ketua DPR RI Golkar Azis Syamsuddin yang merupakan politikus Partai Golkar di kediamannya oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam sekitar pukul 19.52 WIB.

Baca Juga: ACT Bagikan Ratusan Kilo Beras Gratis Warga Rumah Susun Plamongan Sari

"Partai Golkar selalu menjunjung tinggi asas hukum Praduga Tak Bersalah atau resumption of innocent, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap," ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPR Adies Kadir, Minggu, 26 September 2021.

Menurutnya, Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader.

Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya.

Baca Juga: Beralih ke Siaran TV Digital, Ini 3 Langkah Mudah

Adies menyebut, Partai Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader yang mendapatkan permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi menghadapi permasalahan hukumnya.

Sebagaimana amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Selamat! Putri Bill Gates Resmi Menikah Secara Islam

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:09 WIB
X