SUARAMERDEKA.COM – Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo resmi melarang para pegawai pemerintah Belgia menggunakan aplikasi TikTok.
Dilansir melalui Reuters, De Croo beralasan pelarangan penggunaan TikTok berkaitan dengan adanya risiko data-data yang dikumpulkan oleh aplikasi TikTok.
Dewan Nasional Keamanan Belgia pun telah memperingatkan terkait hal tersebut.
Fakta terbaru didapati bahwa aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance, diwajibkan oleh Dinas Intelijen China untuk melakukan kerja sama.
“Itulah kenyataan,” ujar De Croo dikutip melalui Reuters pada Sabtu, 11 Maret 2023.
De Croo menjelaskan aturan pelarangan tersebut telah sesuai mengingat keamanan informasi harus diutamakan.
“Itulah mengapa masuk akal untuk melarang penggunaan TikTok pada ponsel yang disediakan oleh pemerintah federal,” ungkapnya.
“Keamanan informas kami harus diutamakan,” sambungnya.
Sehari sebelumnya, Pemerintah Daerah Flemish Belgia telah mengumumkan untuk membatasi akses TikTok oleh para staffnya.
De Croo berharap Pemerintah Daerah lainnya untuk segera melaksanakan aturan yang sama.
Perlu diketahui, Komisi Eropa dan Parlemen juga telah melarang TikTok digunakan oleh para staffnya.
Baca Juga: Siapkan Ruang Khusus Jurnalis Peliput Kegiatan PSSI, Erick Thohir: Biar Nggak Keringetan
Seiring meningkatnya kekhawatiran tentang aplikasi yang berasal dari China itu.
Artikel Terkait
Hari Perempuan Internasional, Barbie Rilis Boneka Kulit Hitam Ilmuwan Inggris
Korea Utara Uji Coba Misil, Peringatkan Amerika Serikat Agar Tak Mengganggu
Elon Musk Cemooh Mantan Karyawan Twitter Disabilitas, Tapi Akhirnya Minta Maaf
Embrace Equity: Tema Hari Perempuan Internasional 2023, Ini Tujuan dan Misi IWD 2023 demi Wujudkan Kesetaraan
Pengurus Cabang Istimewa NU Jerman Dorong Sustainable Ecotourism dan Santri Digitalpreneur