Rekomendasi BPK Pacu Demak Raih WTP

UNTUK kali kedua, Pemkab Demak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Hal tersebut setelah Bupati Demak Muhammad Natsir dan Ketua DPRD Nurul Muttaqin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2017 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo di Gedung BPK Perwakilan Jateng, Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Semarang, Senin (28/5) malam.

Penyerahan LHP LKPD juga dilakukan kepada sejumlah kabupaten/ kota lain se-Jateng dengan predikat beragam yaitu, opini WTPdan WDP. Bagi Kabupaten Demak, perolehan WTPmenjadi kebanggaan tersendiri mengingat daerah ini pada tahun anggaran 2011 pernah mendapatkan opini dengan predikat terburuk, disclaimer. Namun setelah itu pemkab terus melakukan perbaikan hingga hasil penilaian atas LKPD Kabupaten Demak semakin baik dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga WTP.

Bupati Muhammad Natsir menuturkan, perolehan WTP dua tahun berturut-turut menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik terutama pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta aset. ”Capaian WTP ini hasil kerja bersama semua OPD di Pemkab Demak. Ke depan harus bisa dipertahankan dengan lebih baik lagi,” kata Natsir didampingi Wakil Bupati Joko Sutanto, Sekda Singgih Setyono dan Kepala Inspektorat Kabupaten Demak Kurniawan Arifendi.

Menurutnya, opini WTP merupakan kewajiban semua daerah. Sebab, penilaian tersebut bukti kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Diakuinya, ada semangat yang luar biasa dari semua OPD di bawah koordinasi Sekda untuk mampu menyajikan pelaporan kinerja keuangan dan aset dengan baik sesuai kaidah dan norma yang berlaku.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil yang sesuai harapan. Sementara itu, Kurniawan Arifendi menambahkan, semua temuan BPK selalu mendapat respons cepat dari pemkab sehingga terjadi perbaikan kinerja pemerintah daerah. Setiap tahun, jumlah temuan terus berkurang, termasuk rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemkab.

Konsekuensi Logis

Menurut dia, rekomendasi yang diberikan BPK sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Demak. Dari LHP BPK RI sejak TA2015 hingga TA2017 menunjukkan adanya peningkatan tindak lanjut rekomendasi yang berarti membuktikan keseriusan Pemkab Demak untuk memperbaiki tata kelola keuangan. ”Perolehan Opini WTP 2016 dan 2017 merupakan konsekuensi logis yang diperoleh karena jajaran pimpinan Pemkab Demak menyadari dan berkomitmen bahwa akuntabilitas keuangan adalah kewajiban yang melekat atas kewenangan pengelolaan keuangan yang dimiliki. Komitmen pimpinan inilah yang menjadi kunci perolehan opini WTP,” kata Kurniawan.

Dijelaskan, terdapat empat unsur penilaian yang mendapat perhatian pemkab, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Sementara itu, Ketua DPRD Nurul Muttaqin mengapresiasi capaian WTP tersebut. Dia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dengan kualitas yang semakin baik. (Hasan Hamid-48)