TAJUK RENCANA

Kenapa OTT KPK Tak Juga Membuat Jera?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santoso, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah pihak lain. Ada Yaya Purnama, pejabat Kementerian Keuangan, yang disebut Ketua KPK Agus Rahardjo sudah diamati sejak Desember 2017. Juga perantara dari pihak swasta, Eka Kamaluddin. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Ahmad Ghiasti, pengepul dan sekaligus kontraktor proyek.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam lalu itu, KPK menyita uang suap Rp 400 juta yang diterima Amin Santoso dan Rp 100 juta yang diterima Eka. Selain itu, dari apartemen Yaya Purnama di kawasan Halim Perdanakusuma, KPK juga mengamankan emas batangan seberat 1,9 kilogram, uang tunai Rp 1,8 miliar, dan sejumlah uang dalam mata uang asing. Emas itu disebut milik Yaya, karena dia mengalihkan sebagian uang suap ke logam mulia.

Kasus suap ini diduga menyangkut proyek di sejumlah daerah. Kepentingan ini dikoordinasikan oleh Yaya Purnama. Termasuk suap yang diterima Amin Santoso, kemungkinan terkait pencalonan adiknya di Pilkada Kuningan 2018. Berbagai kemungkinan dan pertalian lain masih terbuka. Kita harapkan KPK dapat mengungkap semuanya dan menciduk seluruh pelakunya. Juga apakah otak persekongkolan ini hanya Yaya atau ada pejabat Kemenkeu yang lain.

Sekian banyak OTT yang sudah dilakukan KPK tampaknya belum mampu membuat malu dan jera penerima dan pemberi suap. Vonis pengadilan tipikor atas sekian banyak terpidana korupsi belum membuat takut orang. Pemberitaan masif kasus korupsi di negeri ini juga akhirnya dianggap biasa dan seperti tidak memengaruhi perilaku pejabat publik. Karena itu, KPK perlu terus mencari terobosan modus operandi untuk meningkatkan efek jera dan menekan korupsi.

Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa OTT yang seharusnya cukup efektif menekan korupsi akhirnya terkesan menjadi rutinitas belaka? Orang bisa beranggapan bahwa yang tertangkap tangan hanyalah yang bernasib sial. Di sisi lain, penangkapan itu justru menambah sesak gedung-gedung penjara yang sudah penuh. Tentu ada persoalan besar di balik prosedur yang sudah ditempuh KPK. Persoalan ini terkait kapasitas KPK dan kepercayaan publik terhadapnya.

KPK dianggap belum mampu menjangkau kasus-kasus korupsi politik yang melibatkan para petinggi negeri ini. Kasus-kasus besar seperti BLBI dan Century mandek dan terkesan menjadi alat penyanderaan politik. KPK seperti menghadapi tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Independensi, keberanian, dan kapasitas para komisioner KPK pun dipertanyakan. Kesan inilah yang kemudian membuat banyak koruptor seperti merasa tidak bersalah.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar