Bahaya Dwi Fungsi Polri

Oleh Agus Riewanto

SIKAP Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) yang mengusulkan kepada Presiden agar mengangkat dua Perwira Tinggi Polri aktif, yakni Irjen Iriawan dan Irjen Martuani Sormin masing-masing menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai resistensi dari publik. (Suara Merdeka, 27 Januari 2018).

Alasan Mendagri mengangkat kedua Perwira Tinggi Polri aktif tersebut sebagai Pejabat Gubernur adalah untuk menjaga konflik di daerah rasanya tidak tepat, karena sesungguhnya menjaga daerah agar terhindar konflik politik dan ketidakamanan daerah bukan tugas pokok Pejabat Gubernur.

Sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2010 tentang Pilkada asas pokok tugas Pejabat Gubernur adalah memastikan jalannya roda managemen organisasi birokrasi pemerintahan daerah. Adapun tugas menjaga konflik dan ancaman keamanan dan ketertiban publik adalah tugas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Paglima Komando Militer Derah (Pangdam) beserta jajarannya.

Itulah sebabnya pengangkatan Perwira Polri aktif menjadi Pejabat Gubernur justru akan dapat menurunkan marwah dan wibawa institusi Polri di era supremesi sipil ini. Karena sejak berlakunya UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri telah tegas dinyatakan, tidak akan berada dalam kegiatan politik praktis.

Maka hadirnya usulan Pejabat Gubernur dari Polri ini akan melegitimasi kembalinya Polri dalam Dwi Fungsi seperti di era Orde Baru, yakni fungsi menjaga ketertiban dan menjaga kondusivitas politik. Padahal tugas Polri dalam era Pilkada ini justru bertambah berat, yakni menjadi pengawal Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam Pilkada.

Jika pejabat Gubernur berasal dari Perwira Polri aktif, maka dapat berpotensi Polri tidak netral dalam penegakan hukum kasus-kasus Pilkada. Apalagi di sejumlah daerah terutama Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara terdapat sejumlah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari anggota TNI dan Polri.

Potensi Tidak Netral

Lebih dari itu, jika Perwira aktif ini menjadi Pejabat Gubernur, maka akan berakibat pada 4 (empat) hal yang bisa memengaruhi ketidaknetralan institusi Polri dalam Pilkada. Pertama, potensi penyusupan anggota Polri dalam kerja tim kampanye Partai Politik penyokong pasangan calon. Hal ini dapat terjadi mengingat secara psikologis seolah-olah akan mendapat legitimisai karena pejabat gubernurnya berasal dari instansi yang sama.

Kedua, potensi adanya gerakan mantan purnawirawan yang ada di partai- partai pengusung calon dapat saja memengaruhi ketidakkenetralan Polri. Kekuatan dan kepercayaan masyarakat pada Polri dapat berakibat pada loyalitas para purnawirawan untuk bergerilya mendukung pasangan calon mereka yang berasal dari institusi yang sama.

Ketiga, potensi adanya praktik politik uang (money politics) t e r - utama kepada anggota Polri di level bawah untuk terlibat dalam politik praktis dan perintah tidak langsung pada keluarga Polri untuk hanya memilih calon yang berasal dari Polri.

Keempat, adanya loyalitas korps, acapkali muncul gerakan politik dalam aneka betuk dari para anggota Polri dan para kolega dan anggota keluaganya karena merasa bahwa salah satu calon kepala daerah adalah mantan anggota Polri. Sesungguhnya jika dibaca dalam ketentuan Ketetapan MPR No VII/MPR/ 2000 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam UU No 2/2002 tentang Polri pada Pasal 28 Ayat (1) dan (2) ditegaskan, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Tap MPR dan UU Polri ini seharusnya menjadi benteng bagi institusi Polri untuk bersikap netral dalam Pilkada, kendati terdapat sejumlah anggotanya bertarung dalam Pilkada.

Institusi Polri harus menegaskan, bahwa yang bertarung dalam Pilkada adalah individu mantan anggota Polri dan tidak ada kaitannya dengan institusi ini. Itulah sebabnya seharusnya Kapolri bersikap tegas untuk segera meminta sejumlah anggotanya menjadi calon ini mengundurkan diri dan pensiun. Cara ini akan dapat mengaransi institusi Polri tidak terjebak dalam dukung-mendukung calon tertentu dalam Pilkada.

Seharunya pula Kapolri menolak dengan tegas agar tidak membolehkan Perwira Tinggi Polri diusulkan menjabat sebagai Pejabat Gubernur, karena sangat berbahaya menjatuhkan martabat Polri dan hendak secara pelan mendorong lahirnya Dwi Fungsi Polri, seperti di era Orde Baru.

Akhirnya institusi Polri tidak bekerja secara profesional, namun penuh pertimbangan politik. Padahal seharusnya Polri hanya bekerja berdasarkan instrumen hukum yang hanya tunduk politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan. Sejarah kelam Dwi Fungsi Polri ini telah menyeret Polri dalam kubangan ketidakpercayaan publik. Tentu Polri tidak akan mengulang sejarah politik yang kelam ini. (42)

— Dr Agus Riewanto, pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


  • Tags
Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar