Anggaran Rumah Dinas Guru Rp 18,3 Triliun

SM/Antara : RAPAT KERJA : Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).(24)
SM/Antara : RAPAT KERJA : Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).(24)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020 hingga Rp 18,334 triliun. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun ribuan rumah dinas guru. ''PAUD reguler Rp 0,3 triliun, SD reguler Rp 6,2 triliun, SMPreguler Rp 4,346 triliun, SMA reguler Rp 2,645 triliun,'' kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1). Nadiem kemudian menjelaskan sembilan poin pemanfaatan DAK fisik. Anggaran itu akan digunakan, di antaranya untuk merehabilitasi 31.009 ruang belajar, pembangunan 6.473 ruang kelas, pembangunan 7.773 toilet, pembangunan 278 ruang kelas inklusif, dan pembangunan 1.463 rumah dinas guru. Kemendikbud juga mengalokasikan anggaran untuk mengecek kondisi bangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang rawan ambruk. Anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 400 miliar. ''Kepala sekolah dan guru tidak bisa mengnilai secara independen bangunan sekolah mereka ada risiko rubuh atau nggak. Kami alokasikan Rp 436 miliar untuk sensus untuk semua sekolah negeri dan swasta (SD-SMA)," kata Nadiem Makarim.

Nadiem menjelaskan dalam mengecek kondisi bangunan sekolah tersebut Kemendikbud bekerja sama dengan sejumlah pihak. Dia menyebut dana ratusan miliar itu bukan untuk perbaikan. ''Bekerja sama dengan teknik sipil, dan PUPR untuk struktur bangunan ini. Ini bukan anggaran untuk perbaiki,'' jelasnya. Namun, besaran anggaran tersebut dipersoalkan oleh anggota Komisi X, Dessy Ratnasari. Politikus PAN itu menyebut anggaran Rp 436 miliar itu dua kali lipat dari unit di Kemendikbud yang mengurus masalah bangunan sekolah. "Ini asumsi, persepsi, pemikiran dari pada kementerian dalam hal ini Pak Menteri. Lalu solusinya menurut Pak Menteri, Kemendikbud melakukan sensus besarnya Rp 436 miliar. Sesungguhnya ini adalah dua kali besaran anggaran dari unit untuk membangun unit sekolah baru," tutur Dessy. "Kira-kira Pak Menteri, kalau menurut persepsi saya, dan asumsi saya, kok rasanya hanya untuk memastikan kalau itu tidak roboh sampai menghabiskan Rp 463 miliar. Sementara itu bisa bangun sekolah baru, apa tidak ada solusi lain," imbuhnya. (dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar