• KANAL BERITA

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

SM/Antara : BAHAS PERKEMBANGAN: Suasana rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Ratas itu membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan serta persiapan pemindahan ibu kota.
SM/Antara : BAHAS PERKEMBANGAN: Suasana rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Ratas itu membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan serta persiapan pemindahan ibu kota.

Omnibus Law yang sebenarnya masih berupa rancangan menuai reaksi pro-kontra. Pihak yang pro menyebut RUU ini untuk menggenjot investasi, karena ada beberapa aturan yang dinilai menghambat. Bahkan Menko Polhukam menyebut ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang perlu digabung dalam satu komando. Sementara pihak yang kontra menyebut RUU ini akan menimbulkan dampak. Salah satu pihak yang terdampak itu adalah buruh. dengan unjuk rasa ratusan buruh menentang omnibus law, Senin (20/1/2020). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia khawatir adanya rasionalisasi tenaga kerja dengan sistem fleksibel dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepada Kantor Berita Antara saat demo buruh di depan Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin mengatakan dengan hubung a n kerja yang fleksibel, maka sistem pengupahan akan dihitung per jam. ”Lalu, bagaimana sistem perhitungannya?” kata Riden. Ia kemudian teringat kepada aturan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang ditolak oleh Serikat Pekerja karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.

Riden menjelaskan kalau pekerja berstatus seperti itu, yang dulu pernah ditentang oleh Serikat Pekerja, maka pekerja akan kehilangan hak-haknya memperoleh kesejahteraan pekerja umumnya, di antaranya sebagai berikut: upah tidak jelas, waktu bekerja tidak jelas, tidak mendapatkan tunjangan hari raya dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, mereka semua kata Riden turun dengan membawa isu yang sama.Sementara itu menurut Edi Faesol, dari AJI Semarang yang juga aktif dalam berbagai asosiasi buruh, omnibus law justru lebih mementingkan aspek investasi daripada aspek-aspek keburuhan. Ia berpikir hak-hak buruh akan terkurangi dengan adanya omnibus law ini. Edi mengatakan akan ada setidaknya 70 undang-undang yang akan dilebur dan digantikan dengan aturan baru yang dikhawatirkan akan membuat keberadaan buruh semakin tidak diprioritaskan. ”Salah satu isu yang terbesar adalah ketakutan akan hilangnya dana pensiun, tidak ada sanksi tegas bagi para pengusaha, peraturan pajak yang semakin tidak jelas. Saya juga khawatir hak-hak buruh akan lebih sulit diperoleh karena adanya aturan baru karena aturan-aturan ini dibuat oleh pemerintah secara sepihak tanpa ada keterbukaan,” Ungkap Edi.

Sementara itu isu yang beredar soal serikat pekerja/ serikat buruh tidak dilibatkan dalam dialog perumusan Omnibus Law itu dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida menegaskan hal itu mutlak tidak benar. ”Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri atas unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah,” kata Menaker Ida. Presiden Joko Widodo menginginkan agar draf atau rancangan Omnibus Law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan di Indonesia. Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, menegaskan kepada jajarannya agar draf RUU Omnibus dibuka ke publik sebelum disampaikan ke DPR. ‘’Tolong ini sebelum ini masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg agar mengekspose ke publik sebelumnya,’’kata Presiden Jokowi. Ia menegaskan perlunya untuk mengakomodasi dan memperhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

‘’Kalau ada hal yang perlu diakomodasi harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,’’ ujar Presiden Jokowi. Sementara menurut pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang (UMS) Dr Anton mengatakan dia pernah diundang ke Kementerian Perekonomian membahasa tentang perekonomian di Indonesia. Dan dalam paparan terlihat ada hal yang serius di bidang ketenagakerjaan. Misalnya melihat ada masalah yang serius di bidang ketenagakerjaan. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak dan bukan pegawai tetap. Hal ini karena situasi ekonomi. Kemudian ada juga bahasan lain yang kemudian juga tentang RUU Omnibus Law yang diharapkan jadi solusi. Namun menurutnya yang perlu dibenahi dulu adalah masalah struktural seperti soal iklim investasi. Juga regulasi tidak hanya pada pengusaha besar tetapi juga memberi fasilitas pada UKM agar berkembang. Sedangkan tentang omnibus law dia mengatakan tentu masih perlu perbaikan. (Ant, dtc, F11,Ratna-21)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar