Tanam Saham Seharusnya Tak Lebih 50 Persen

SM/Antara : PEMBENTUKAN PANJA: Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Eriko Sotarduga (keempat kanan), Fathan (ketiga kiri) dan anggota Komisi XI DPR bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pembentukan Panitia kerja pengawasan kinerja industri jasa keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
SM/Antara : PEMBENTUKAN PANJA: Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (keempat kiri) bersama Wakil Ketua Eriko Sotarduga (keempat kanan), Fathan (ketiga kiri) dan anggota Komisi XI DPR bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pembentukan Panitia kerja pengawasan kinerja industri jasa keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Pemberitaan soal asuransi Jiwa Sraya sempat heboh di kalangan netizen pada periode akhir Desember 2020. Pantauan di media online, dan media sosial terlihat sampai pekan ini persoalan ini masih muncul seiring penanganan kasusnya. Persoalan yang muncul juga ke permukaan adalah asuransi yang menginvestasikan dananya dalam saham. Sebenarnya seperti apa seharusnya investasi tersebut, perlu ditelisik lebih lanjut. Kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya karena menawarkan JS Saving Plan menjanjikan imbal hasil pada kisaran 9-13 persen dari penempatan dana di beragam instrumen investasi. Demikian dikatakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr Rio Dhani Laksana MSc CFP saat dimintai pendapatnya tentang kasus Jiwasraya, kemarin. ”Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata yield obligasi pemerintah yang hanya 7-9 persen,” katanya. Selain itu, kata dia, 95 persen dari total dana pada investasi saham digelontorkan ke junk stock-emiten berkinerja buruk dan reksa dana dikelola manajer investasi berkinerja rendah. Dia mengatakan, seharusnya sebagai perusahaan asuransi penempatan investasi ke saham tidak boleh melebihi 50 persen. ”Karena volatilitas di pasar saham cukup tinggi. Selain itu invest di junk stock emiten. Manajemen risiko di Jiwasraya tidak jalan,” katanya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Prof Dr Intiyas Utami SE MSi Ak CA CMA QIA CFrA, mengklasifikasikan masalah Jiwasraya dalam dua tipologi masalah, yakni masalah perilaku top manajemen dan lemahnya pengawasan/pengendalian. Masalah perilaku top manajemen ditunjukkan dengan kecerobohan yang dilakukan top managemen dalam mengalokasikan dana yang dikelola. Kecerobohan dalam hal ini sifatnya sengaja. Secara teoritis, perilaku top managemen dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh bounded rationality (rasionalitas yang terbatas), sehingga keliru mengambil keputusan atau memang secara sadar (rasional) mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini dapat dijelaskan dengan teori fraud pentagon yang banyak digunakan dalam audit forensik (investigasi) untuk mengetahui modus suatu kecurangan. Motif melakukan kecurangan sesuai dengan teori pentagon fraud adalah adanya tekanan (pressure), kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi dari pelaku.

Lemahnya pengawasan dan pengendalian perusahaan keuangan dilakukan oleh OJK. Namun, fakta menunjukkan bertahun-tahun Jiwasraya lolos dari pengawasan OJK. Pengendalian dalam perusahaan termasuk BUMN, adalah pengendalian dalam hal pengelolaan keuangan, maupun operasional lainnya. Pengendalian keuangan, khususnya investasi adalah dilakukannya kajian manajemen risiko sebelum keputusan investasi dilakukan. Kajian manajemen risiko sepertinya dilakukan secara semu. Artinya, selama ini proses manajemen risiko tidak dilaksanakan dengan mekanisme dan kriteria yang memadai. Produk yang sesungguhnya berpotensi membawa kerugian justru dianggap menguntungkan oleh manajer investasi, dan hal ini diamini oleh top manajemen. Pada prinsipnya terdapat tiga risiko, yakni risiko finansial (risiko karena timbul kerugian keuangan), risiko operasi (risiko terganggunya proses bisnis), risiko kepatuhan (risiko akibat perusahaan tidak menaati perundangan yang berlaku). Dengan adanya ledakan kasus Jiwasraya, maka proses manajemen risiko yang terjadi harus ditelusuri keandalannya. (H2, H60-21)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar