Kemenkumham Tunda 383 Permohonan Paspor

Cegah TKI Ilegal

SEMARANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng menunda 383 permohonan paspor sepanjang 2019. Penundaan penerbitan paspor dilakukan untuk mencegah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara nonprosedural alias TKI ilegal. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tarsono menyatakan, pada saat dilakukan pengecekan, petugas imigrasi mendapati ketidaksesuaian negara yang dituju. Mereka juga berdalih pergi ke luar negeri untuk tujuan wisata. Dari 383 jumlah pemohon yang diduga sebagai TKI nonprosedural itu, terbanyak berasal dari Wonosobo. Penundaan paspor pada 2019 ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya atau 2018 (459 pemohon). “Ini bentuk kewaspadaan kami untuk menangkal jangan sampai ada TKI nonprosedural, termasuk mengantisipasi kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI,” kata Tarsono di Kantor Kanwil Kemenkumham Jateng, Jalan Dr Cipto Semarang, kemarin (6/01).

Langgar Izin Tinggal

Sepanjang 2019 pula, 6 kantor imigrasi yang ada di Kanwil Kemenkumham Jateng menerbitkan sebanyak 245.838 paspor dan memberikan layanan kepada 9.692 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara. “Untuk pengawasan orang asing, Kanwil Kemenkumham Jateng membentuk tim pengawasan di tingkat kabupaten/ kota sebanyak 35 dan 537 tim pengawasan pada tingkat kecamatan,” lanjutnya. Adapun jumlah WNA di wilayah Jawa Tengah berdasarkan izin tinggal sebanyak 4.805 orang. Selama 2019, pihak imigrasi di wilayah Jateng mendeportasi 112 WNA. WNA yang paling banyak dideportasi berasal dari Tiongkok dan mayoritas melanggar izin tinggal (overstay). Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Jateng juga memberikan remisi kepada 12.859 narapidana. Kemudian memberikan cuti bersyarat kepada 2.288 narapidana dan pembebasan bersyarat kepada 2.837 narapidana. Selain itu, sebanyak 109 narapidana diberikan cuti menjelang bebas. Adapun jumlah warga binaan per 23 Desember 2019 di seluruh pemasyarakatan Jateng sebanyak 14.102, dengan rincian 2.959 tahanan dan 11.143 merupakan narapidana. (ftp-23)