PROGRAM SOSIAL

Kartu Prakerja Juga untuk Korban PHK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan program Kartu Prakerja bukan untuk menggaji pengangguran, melainkan sebagai bantuan kepada para pencari kerja maupun pekerja aktif dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang butuh peningkatan kompetensi.

"Terkait implementasi Kartu Prakerja, saya ingin menegaskan lagi program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan, karena seolah-olah pemerintah akan menggaji. Tidak, itu keliru," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial". Ratas itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju.

"Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan atau vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menjalani pendidikan formal atau untuk pekerja aktif dan korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," tambah Presiden. Dia menyampaikan, ada dua tujuan Kartu Prakerja.

"Pertama mempersiapkan angkatan kerja dan terserap atau menjadi entrepreneur, dan kedua meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling (perubahan keahlian) dan upskilling (peningkatan keahlian) agar semakin produktif dan meningkatkan daya saing," ungkapnya.

Terkait program perlindungan sosial pada APBN 2020, Jokowi mengemukakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta jiwa penerima bantuan, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga dan juga untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.

"Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat memilih bahan-bahan sembako yang lebih beragam karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp 1,32 juta/keluarga/tahun menjadi Rp 1,8 juta/keluarga/ tahun." Selanjutnya, bantuan pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu yang berprestasi, pemerintah mengalokasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 818 ribu mahasiswa penerima.

"Saya minta, program-program tadi, baik Kartu Prakerja, JKN-KIS, PKH, maupun BPNT segera dilaksanakan secepat-cepatnya dan penyaluran kartu harus tepat sasaran," pintanya. Dalam APBN 2020, pemerintah mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 7,81 triliun.

Total anggaran untuk akses digital Rp 3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang. Kemudian, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan Rp 2 juta, insentif Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei Rp 150 ribu.

Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp 3,83 triliun yang terdiri atas skilling (pelatihan agar memiliki keahlian) Rp 3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling Rp 765 miliar dengan target 100 ribu peserta.

Adapun rincian untuk akses reguler skillingterdiri atas pelatihan Rp 6,1 juta, sertifikasi Rp 900 ribu, insentif Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang Rp 150 ribu.

Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp 6,1 juta, sertifikasi Rp 900 ribu, insentif Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang Rp 150 ribu.

Diluncurkan 2020

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020.

Pada Desember 2019, pemerintah akan menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kartu Prakerja, selanjutnya pada Januari 2020 direncanakan penyelesaian project management office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Prakerja.

"Pada Februari 2020 ada penjelasan publik dalam bentuk website, Maret dan awal April 2020 uji coba di dua kota. Menurut rencana di Jakarta dan Bandung dengan basis aplikasi. Lalu pada April-Agustus 2020 perluasan implementasi di berbagai kota dan peluncuran pada Agustus," papar Airlangga seusai rapat terbatas kabinet.

"Dengan Kartu Prakerja ini, penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp 3 juta-Rp 7 juta dari total anggaran Rp 10 triliun pada 2020," tambah Airlangga. Pelatihan-pelatihan itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada, baik pemerintah maupun swasta.

"Lembaga-lembaga akan menyiapkan pelatihan, mencakup teknik industri tertentu seperti industri digital life style, fotografi, kopi, perawatan, properti, pertanian, penjualan, industri kreatif, dan lainnya.

Lembaga-lembaga itu prinsipnya menjadi official partner Kartu Prakerja," tambah Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan platform digital untuk pelatihan secara daring (online) dan luring (offline).

Biaya pelatihan yang ditanggung bervariasi, tergantung jenis yang diambil. ''Ini murni pelatihan tenaga kerja. Kalau untuk modal, kita ada kredit usaha rakyat," tambahnya. (ant-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar