Lelang Proyek Harus Dipercepat

SM/Antara : SERAHKAN DIPA: Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga tahun 2020 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).(24)
SM/Antara : SERAHKAN DIPA: Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga tahun 2020 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).(24)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada kementerian/lembaga dan para gubernur seluruh Indonesia. Jokowi meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. ”Tadi sudah diserahkan DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudarasaudara semua. Ada Rp 909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 556 triliun untuk transfer daerah,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (14/11). Setelah anggaran dibagikan, para menteri dan kepala daerah diminta secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek. Dengan demikian, pada Januari 2020 pengerjaan infrastruktur bisa mulai dilakukan. ”Segera setelah ini, mulai lelang, pelaksanaan mulai Januari. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah,” tegasnya. Presiden menegaskan, pemerintah pusat tidak ingin kejadian pada tahun ini terulang. Hingga pengujung 2019 masih ada proses e-tendering di sektor konstruksi dengan anggaran Rp 31 triliun. Dia juga mengingatkan agar para menteri dan gubernur menggunakan anggaran tersebut sebaik-baiknya sehingga rakyat mendapatkan manfaat.

”Artinya, menteri, kepala lembaga, kepala daerah harus memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis. Tapi dapat barangnya, rakyat dapat manfaatnya. Itu yang terpenting. Dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu,” terang Jokowi.

Dia juga meminta para pimpinan pemerintah daerah tidak asal-asalan dalam menggunakan anggaran transfer dari pusat. Pasalnya, dana tersebut berasal dari pungutan pajak yang tengah sulit dihimpun pemerintah. Selain itu, ia ingin agar belanja dilakukan sesuai dengan jadwal dan program yang sudah dibuat, sehingga pemda tidak menunda realisasi belanja hingga akhir tahun. Belanja juga perlu dilakukan secara terpadu antardaerah dan kementerian/lembaga guna mencapai tujuan nasional. Salah satunya yaitu fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Presiden tidak ingin kepala daerah justru saling mengedepankan ego dalam melakukan pembangunan di daerah masingmasing, sehingga tidak sinkron dengan pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, belanja dana transfer ke daerah perlu dilakukan dengan bijak dan efisien karena 2020 merupakan tahun pertama dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Karena itu, realisasi belanja APBN 2020 merupakan modal awal dalam mengejar target-target pembangunan. Target tersebut mulai dari pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen, tingkat kemiskinan pada angka 8,5 persen sampai 9 persen, gini rasio 0,375 sampai 0,38, hingga tingkat pengangguran di rentang 4,8 persen sampai 5 persen. ”Karena itu, penggunaan anggaran pada 2020 diharapkan dapat digunakan secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pembangunan,” tuturnya.

Dia memerinci, transfer ke daerah pada tahun depan akan terbagi ke beberapa pos, di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 427,1 triliun, dana transfer khusus Rp 202,5 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 117,6 triliun, dana desa Rp 72 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 15 triliun, dan lainnya. Sementara, belanja kementerian/lembaga sekitar Rp 909,6 triliun dan total belanja negara Rp 2.540,5 triliun. Dari total belanja negara, pemenuhan dari penerimaan pajak mencapai Rp 1.865,7 triliun atau 73,43 persen.

Identifikasi

Menyangkut dana desa, Menkeu menyatakan sudah bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mengidentifikasi seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Identifikasi ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan. ”Kami sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi apakah (penerima) merupakan desa-desa yang legitimate untuk mendapatkan (dana desa) atau tidak,” papar Sri Mulyani. Sri Mulyani mengajak para kepala daerah agar ikut mengawasi penyaluran dana desa ke daerah mereka masing-masing. Pasalnya, proses penyaluran dana desa panjang, dari pengisian DIPA hingga masuk ke kantong keuangan desa. Pemerintah pusat juga akan melakukan audit internal dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, selain menyerahkan DIPAdan TKDD, Presiden juga menginstruksikan para gubernur untuk mempermudah perizinan bagi investasi yang masuk ke daerah, terutama industri yang berorientasi ekspor. ”Arahannya, memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi, beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main. Terus, menyampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau berinvestasi.

Kalau itu sudah bisa, diharapkan investasi bisa maju dengan cepat,” tuturnya. Selain itu, Presiden juga menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk membuat omnibus law untuk merangkum banyaknya undang-undang yang tumpang-tindih. Karena itu, kata Ganjar, Pemprov Jawa Tengah juga menyederhanakan sejumlah peraturan daerah untuk mempersingkat birokrasi perizinan. (J22,H28,cnn-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar