Baznas dan Penurunan Angka Kemiskinan

Oleh Ahmad Rofiq

BAZNAS Pusat baru saja usai menjadi tuan rumah event dunia, Word Zakat Forum International Conference 2019, di Bandung, 5-7 November lalu, yang mengambil tema “Optimizing Global Zakat Role Through Digital Technology”, di Hotel Crowne Plaza. Tak ada bahasan tentang isu persoalan fiqh, apakah zakat profesi itu wajib dizakati, karena ada sebagian pendapat mengatakan tidak ada dasar hukumnya. Sebab, semua sudah ada jawabannya dan sudah selesai. Ibn Rusyd dalam Bidayah al- Mujtahid menegaskan, mayoritas ulama menegaskan, zakat itu kewajiban kebendaan, maka siapa pun orang kaya (ghaniy atau aghniya’) wajib diambil zakatnya.

Tu’khadzu min aghniya- ihim wa turaddu ilaa fuqaraa-ihim, artinya: diambil dari orang kaya dari mereka, dan dibagikan (dikembalikan) kepada orang-orang fakir dan yang kekurangan dari mereka. Isu penting yang menjadi fokus adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang ditandai banyak transaksi keuangan dengan model tidak tunai (cashless), seperti ATM, e-money, kartu keredit, dan sebagainya. Kegiatan yang biasanya menggunakan kertas sudah diganti dengan data digital dan banyak kegiatan sudah digantikan dengan robot, seperti pintu tol atau pintu scanner di counter-counter imigrasi, bahkan setor tunai dan tarik tunai sudah lama dipraktikkan di perbankan. Bagaimana optimalisasi zakat bisa menggunakan teknologi digital, ini yang perlu kreasi, inovasi, dan investasi bagi Baznas dan OPZ. Pada era mobile banking seorang pembayar zakat boleh jadi (sebagian besar) sudah melakukannya dengan cara mentransfer melalui ponsel. Ini dimaksudkan agar masyarakat muzakki yang super sibuk bisa mengirimkan zakatnya kapan saja saat menerima honor atau gaji atau penghasilan lainnya. Investasi teknologi juga tidak murah, maka perlu direncanakan dan dikelola secara profesional. Termasuk balasan doa dari Baznas atau OPZ melalui jawaban otomatis kepada muzakki, ketika mereka menyerahkan zakatnya melalui Baznas atau OPZ yang dibentuk masyarakat dan legal mendapat izin dari Baznas. Kita perlu mengapresiasi kinerja Baznas Jawa Tengah di bawah pimpinan Bapak Dr KH Ahmad Darodji MSi yang hingga Oktober 2019 menghimpun Rp 40,5 miliar. Suara Merdeka (7/11/2019) menyebutkan, ini merupakan yang tertinggi dibanding Baznas provinsi lain. Besar dana yang dihimpun adalah suatu prestasi. Akan tetapi, masih ada yang lebih penting dan mendesak, yakni bagaimana dana besar tersebut terdisitribusikan secara tepat sasaran dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Lebih cepat disalurkan tentu lebih baik.

Angka Kemiskinan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2019 34.500 juta jiwa. Dari angka tersebut tercatat yang masuk kategori miskin 3,74 juta orang (10,2%). Apakah Baznas Jateng sudah ikut ambil bagian dalam penurunan angka kemiskinan tersebut? Dana Rp 40,5 miliar adalah dana yang cukup besar. Karena itu, sekiranya belum, sedang dipersiapkan atau yang sudah menjadi program berjalan seperti beasiswa, bantuan karitatif kepada warga miskin yang bersifat konsumtif, saya menyarankan, beberapa langkah yang bisa dilakukan Baznas. Pertama, karena penyebutan mustahik dalam QS At-Taubah (9):60 adalah petunjuk skala prioritas, maka fokus pengentasan fakir dan miskin menjadi tidak miskin. Jika perlu ini dilakukan dengan program akselerasi. Bisa diawali dengan membentuk kelompok pemuda binaan berbasis komunitas. Kelompok pemuda binaan bisa terdiri atas 20 orang tiap kecamatan. Jika di Jawa Tengah ada 537 kecamatan sebagai pilot project, diawali dari 140 kecamatan dengan asumsi empat kecamatan per kabupaten/kota. Berarti piloting pertama adalah pemberdayaan 20 orang x 140 kecamatan = 2.800 orang.

Tentu harus melalui seleksi, baik keterampilan, tekad, maupun semangat untuk mengubah nasib mereka. Jika per orang “dimodali” zakat Rp 5 juta, baru membutuhkan Rp 14 miliar. Berarti baru sekitar 34,5 persen dari dana Rp 40,5 miliar. Kedua, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membekali keterampilan dan menyiapkan pendamping. Tentu dengan Baznas kabupaten/ kota yang bisa melakukan supervisi, monitoring, dan pendampingan pada kelompok pemuda binaan tersebut. Jika kelompok binaan ini berhasil separuhnya saja, maka ada 1.400 orang yang sudah berubah nasibnya dari mustahik menjadi muzakki. Itu artinya, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga menurun secara lambat namun pasti dan cukup signifikan. Selamat dan sukses Baznas Jawa Tengah, semoga semakin berkah. Allah a’lam bi sh-shawab. (40)

—Prof DrH Ahmad Rofiq MA, Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo, Wakil Ketua Umum MUI Jateng, anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, dan anggota Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat.


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar