Jateng Subsidi Rp 250 Miliar Setahun

Dua Opsi untuk Kenaikan BPJS

Terawan Tetap Ingin Peserta Mandiri Kelas 3 Disubsidi

SM/Antara - Terawan Agus Putranto
SM/Antara - Terawan Agus Putranto

SEMARANG -Subsidi Pemprov Jateng untuk warga miskin pengguna BPJS kesehatan mencapai Rp 250 miliar setahun. Jika iuran BPJS kesehatan jadi naik, Pemprov bersiap menempuh dua opsi.

Pertama, akan menaikkan alokasi anggaran subsidi BPJS Kesehatan pada APBD 2020. Sayangnya, saat ini sudah tahap akhir pembahasan APBD Jateng. Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan pihaknya masih menunggu kapan kenaikan iuran tersebut secara resmi berlaku.

Pada sisi lain, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku akan coba menegosiasi iuran BPJS bagi warga miskin dan untuk kelas tertentu. ”Kami masih menunggu, keputusan (kenaikan iuran BPJS Kesehatan) mau berlaku kapan. Tapi ada dua opsi yang bisa kita lakukan,” kata Yulianto seusai Upacara Hari Kesehatan Nasional ke- 55 di halaman Kantor Gubernur, Selasa (12/11).

Opsi kedua, jika memang kenaikan itu diberlakukan awal tahun depan dan subsidi BPJS APBD Jateng 2020 sudah digedok Rp 250 miliar lagi maka harapannya adalah subsidi dari APBN. Subsidi tahunan yang sudah berjalan saat ini memang bersumber dari APBD dan APBN.

Yulianto mengatakan sampai sejauh ini klaim risiko pengguna BPJS kesehatan sangat tinggi. "Kondisinya njomplang (antara premi dan biaya yang dikeluarkan). Klaim rasio mencapai 350 persen," ujarnya. Pada Hari Kesehatan Nasional ke-55, ada delapan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jateng lima tahun kedepan.

Yakni menurunkan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, stunting, menurunkan penyakit TBC, HIV/AIDS, malaria. Menurunkan penyakit tak menular seperti kanker atau gangguan kejiwaan serta menyuseskan jaminan kesehatan nasional. "Target Jateng menurunkan angka stunting di bawah 20 persen.

Tapi saat ini angkanya masih sekitar 30 persen. Sebarannya di 14 kabupaten, tapi bukan berarti di luar 14 kabupaten itu sama sekali tak ada. Masih ada," kata Yulianto. Untuk mencapai itu, dilakukan sejumlah hal. Seperti gerakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan yang terbukti menurunkan angka diare 70 persen.

Termasuk Program Nginceng Wong Meteng guna menekan angka kematian ibu dan bayi serta menekan angka stunting. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta seluruh instansi kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Alat kesehatan produksi dalam negeri bisa memangkas biaya operasional rumah sakit sampai 30 persen. Selain itu, juga sudah memenuhi syarat dari Kementerian Kesehatan dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Saya mengajak untuk menggunakan produk kesehatan dalam negeri, kita prioritaskan. Kalau sudah pengadaan, jangan dikorupsi. Kita optimalisasi pelayanan kesehatan untuk efisiensi tindakan mahal, mulai dari obat dan alat kesehatan produk dalam negeri," kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyerahkan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan kategori bidan, dokter gigi, perawat, dokter umum, duta lingkungan sehat, klinik, puskesmas, gizi, balita sehat, farmasi hingga ahli medik. Selain mendapatkan piala, mereka juga mendapatkan laptop dan uang Rp 10 juta.

Telah Dilaksanakan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan sepenuhnya walau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN besar. "Peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti, bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia," katanya dalam upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 55, di halaman Gedung Kemenkes, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, meskipun jaminan kesehatan seperti BPJS belum sempurna, akan tetapi Kemenkes akan terus memperbaikinya. Yakni dengan menghadirkan inovasi kesehatan yang lebih baik. Pada bagian lain dia mengatakan, tetap menginginkan peserta mandiri atau segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan kelas III tetap disubsidi.

"Kami dorong agar upaya membuat BPJS terutama PBPU dan BP kelas tiga bisa terbantu iurannya," ujarnya seusai upacara. Meski demikian, saat ini belum ada keputusan apapun terkait dengan wacana subsidi bagi peserta PBPU dan BPkelas III.

"Jadi belum ada keputusan. Mohon doa saja supaya upaya tersebut berhasil," tambahnya. Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dan berproses untuk bagaimana berbicara dengan baik sehingga tujuannya bisa tercapai.

"Artinya, yang selama ini sudah bayar tidak naik iurannya, karena PBPU dan BPtersubsidi," tegasnya. Sementara pada bagian lain pidatonya, Terawan mengatakan, momentum HKN juga merupakan pengingat publik bahwa kesehatan masyarakat akan meningkat jika ada kerja sama dari berbagai pihak seperti antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Adapun perhatian pemerintah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Namun, ada dua isu utama yang harus diselesaikan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Yaitu stunting dan JKN. Meskipun dalam lima tahun terakhir angka stunting dapat diturunkan hingga 10 persen, akan tetapi stunting masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat," katanya.

Sejumlah persoalan juga harus diatasi pemerintah. Diantaranya adalah tingginya harga obat dan alat kesehatan serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan dalam negeri.(H81,H28-56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar