Bamsoet Sebut soal Saling Sikut

JAKARTA - Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal kondisi menjelang Munas Golkar yang rencananya digelar pada Desember mendatang.

Bamsoet mengatakan suasana mencekam dan banyak yang saling sikut. Awalnya Bamsoet berbicara soal risiko yang diambil pihak yang mendukungnya sebagai calon Ketum Golkar. Dia mengatakan banyak pihak yang mendukungnya malah digeser dari posisi di Golkar. "Saya salut dan apresiasi pada adik-adik saya. Menyelenggarakan acara hari ini (kemarin) bukan tanpa risiko.

Saya tahu persis sudah terbilang berapa banyak korban yang gara-gara dukung saya digeser, di-Plt, bahkan di-remove dari grup WA," kata Bamsoet dalam diskusi 'Golkar Mencari Nakhoda Baru' di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/11).

Bamsoet mengatakan, Munas yang akan datang mengingatkannya pada era reformasi Partai Golkar. Menurutnya, banyak pendukungnya yang mendapat ancaman hingga dipecat. "Rasa-rasanya menghadapi Munas yang tinggal beberapa pekan ini saya serasa mengingat masa-masa jelang reformasi kemarin, banyak larangan, ancaman pemecatan, dan lain-lain sebagainya," ucap Bamsoet.

"Kita rasakan hari-hari akhir ini suasana mencekam, saling curiga-mencurigai, saling tekan-menekan, saling sikutmenyikut padahal saya sudah nyatakan saya cooling down dan sampaikan belum memutuskan untuk maju atau tidak, ini maksudnya agar pendukung saya tidak dizalimi," sambungnya.

Selain itu, Bamsoet menyebut beberapa anggota DPR Fraksi Golkar yang mendukung dirinya juga mendapat tekanan, pergeseran komisi, hingga pencopotan dari jabatan pimpinan Komisi. Dia berharap Munas bisa menghadirkan pemimpin yang merangkul, bukan memukul.

"Mudah-mudahan 3 minggu ini bisa selesai dan lalui dengan baik dan siapa pun yang jadi ketum Golkar timbul kesadaran memimpin itu merangkul, bukan memukul, mudah-mudahan pemimpin yang baru dapat beri pencerahan," ungkapnya. Bamsoet juga mengingatkan soal proses aklamasi dalam Munas yang sempat memecah belah Golkar.

Dia menyebut bisa saja aklamasi akan membuat Golkar terpecah lagi. "Kita ingat sejarah Golkar kenapa sempat pecah, Ancol dan Bali, itu karena aklamasi, bukan tidak mungkin kalau aklamasi yang kita paksakan nanti bisa berbuah yang sama, ini yang harus disadari, dihindari, dan direnungkan kita semua," ujarnya.

Instruksi Khusus

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan instruksi khusus untuk kadernya yang berstatus anggota DPR periode 2019-2024. Airlangga melarang anggota DPR Fraksi Golkar keluar Jakarta hingga gelaran munas selesai. Arahan tersebut disampaikan melalui surat yang diterbitkan Fraksi Golkar DPR nomor INT.00.210/FPG/DPRRI/XI/2019.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPR Kahar Muzakir tertanggal 11 November 2019. "Sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar (Airlangga Hartarto) kepada seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar tanggal 6 Desember 2019," demikian petikan surat tersebut seperti dilihat, kemarin.

Korbid Pemenangan Wilayah Sumatera DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membenarkan perihal instruksi tersebut. Ahmad menyebut instruksi tersebut guna mempersiapkan Munas Golkar.

"Iya memang ada surat edaran itu. Tapi dikeluarkan dalam rangka kita mempersiapkan, bentar lagi kan kita ada munas, dijadwalkan agenda padat. Besok kita pleno lagi persiapan rapimnas Kamis (14/11), lalu panitia munas dibentuk," ujar Ahmad Doli saat dimintai konfirmasi di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Meski demikian, Ahmad menyebut ada kebijakan tersendiri jika ada anggota DPR Fraksi Golkar yang harus melaksanakan tugasnya selaku wakil rakyat ke luar daerah. "Tapi itu ada mekanisme internal juga.

Tentu kawan-kawan sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab untuk bila diperlukan panggilan tugas wakil rakyat ke daerah, tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya edaran itu kan ada persetujuan dari pimpinan partai atau fraksi," jelasnya.

Bamsoet juga mengungkapkan bila instruksi itu dikeluarkan untuk kebutuhan konsolidasi menjelang munas. "Itu untuk konsolidasi aja, konsolidasi internal. Pasti semua anggota DPR dapat surat (instruksi Airlangga). Ya ini mungkin kebutuhannya kita perlu konsolidasi menjelang munas," katanya.

Saat ditanya apakah setuju dengan instruksi yang dikeluarkan Airlangga, Ketua MPR itu tak menjawab gamblang. Ia hanya mengatakan semua kader harus taat pada keputusan partai.(dtc-56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar