Serahkan Urusan Kabinet pada Jokowi

Pasar Tunggu Tim Ekonomi yang Bersih

JAKARTA - Kasak-kusuk soal jatah kursi menteri, baik bagi kalangan profesioanal, partai politik koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, maupun partai-partai yang baru merapat, berembus semakin kencang menjelang pelantikan presiden dan wakilnya, 20 Oktober 2019. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan sebaiknya urusan kabinet diserahkan kepada Presiden Jokowi, sebagai pemilik hak prerogatif.

Meski demikian, Ace yang semasa Pilpres menjadi Jubir TKN mengatakan, sebaiknya kabinet diisi oleh orang-orang yang betulbetul berjuang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf amin. Hal ini senada dengan lontaran mantan Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir.

''Saya berharap orang-orang yang terpilih adalah orang yang berkeringat kemarin dan yang penting punya track record baik," kata Erick setelah bertemu Seskab Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Menurut Ace, proses Pilpres 2019 sangat melelahkan dan menyita energi bangsa. ''Pak Erick yang merupakan Ketua TKN Jokowi- Kiai Ma'ruf merasakan betul bagaimana Pilpres 2019 adalah Pilpres yang sangat melelahkan,'' tuturnya.

Ace kemudian membuat analogi pengisian kabinet dengan sebuah perlombaan. Menurutnya, tak etis pihak yang kalah meminta hadiah, padahal yang menang belum mendapat apa-apa. ''Bahkan yang membantu untuk memenangkan perlombaan saja tidak minta-minta untuk dibagi hadiahnya,'' ujar Ace.

Dia kembali berharap, semua pihak menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Jokowi. Ace yakin Jokowi memilih dengan objektif. ''Beliau pasti tahu mana yang sungguh-sungguh bekerja dan berkeringkat memenangkan Pilpres 2019,'' ujarnya. Hal senada dilontarkan politikus PPP terkait partai politik yang semula rival, kemudian masuk koalisi. ''Perlu ditumbuhkan kultur demokrasi yang baik.

Jangan kemudian yang tadinya berkontestasi, beramai- ramai masuk (gabung koalisi Jokowi-Ma'ruf),'' ujar Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/10). Pergeseran posisi itu boleh saja, tetapi jangan beramai-ramai juga," imbuhnya. Meski demikian, Arsul mengaku, PPP menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi.

Namun dia menilai, perlu ada oposisi sebagai check and balance pemerintah. ''Bukan soal boleh nggak boleh, tapi harus diakui ada kebutuhannya. Karena itu, saya kira boleh dibilang kita semua sepakat bahwa kekuatan check and balances di parlemen juga diperlukan, ya kalaupun di luar pemerintah sedikit, tapi jangan terlalu sedikit,'' ucapnya.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira menilai, hal wajar apabila partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mendapat jatah kursi dalam kabinet paling banyak karena telah mendukung presiden terpilih Joko Widodo sejak lama. ''Porsi paling banyak wajarlah sebagai partai pemenang, juga pendukung Jokowi dalam arti dia kader PDIP, dukungan PDIP buat Jokowi bukan baru sekarang,'' kata Pareira.

PDIP telah mendukung Jokowi sejak pemilihan Wali Kota Solo, kemudian pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan konsisten dalam pemilihan presiden periode pertama serta kedua. Pada Dia mengaku tidak mengetahui pasti jumlah kader PDIP yang akan duduk dalam kabinet, meski partai berlambang banteng itu telah mengusulkan beberapa nama kepada Jokowi.

''Susunan nama sudah disampaikan tinggal Beliau pilih yang mana,'' kata Andreas. Terkait sejumlah pertemuan pimpinan partai dengan Megawati maupun Jokowi usai pemungutan suara, menurut dia menghasilkan perkembangan dalam susunan kabinet.

Terdapat kemungkinan terjadi pertambahan "warga baru" dalam koalisi. ''Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Zulkifli Hasan mungkin ada perubahan peta koalisi, akan mengubah komposisi kabinet, apa berkurang porsi parpol atau nonparpol saya kira lihat ke depan,'' ucap Pareira.

Tunggu

Terkait kabinet baru, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, para pelaku pasar menantikan tim ekonomi yang profesional dan bersih. ''Pelaku pasar sekarang masih wait and see, apakah Jokowi memilih orang yang tepat?'' katanya.

Pasar mengharapkan tim ekonomi yang menduduki posisi menteri berasal dari kalangan profesional, baik itu dari birokrat karier, akademisi, atau kalangan dunia usaha. Selain profesional, tim ekonomi juga harus memiliki integritas dan rekam jejak yang bersih.

Apabila diisi kalangan profesional, maka optimisme pasar modal akan bergerak naik dan mendorong aliran dana investasi ke Indonesia. Ekonom muda itu mencatat, selama satu bulan terakhir saat masa transisi tim ekonomi, dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 4,6 triliun. Sejak seminggu terakhir, dana asing keluar Indonesia mencapai Rp 1,6 triliun.

Peningkatan dana asing keluar dari pasar modal Indonesia karena pelaku usaha masih mencermati dan menunggu susunan tim ekonomi. Bhima juga, mengharapkan menteri ekonomi di pos tertentu, seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijabat oleh kalangan dunia usaha.

Apabila menteri berasal dari dunia usaha, diharapkan mereka memiliki pengalaman di bidangnya serta ada kemudahan dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha. ''Kalau dari kalangan politik, kemungkinan hanya fokus sampai 2022. Setelah itu, fokus untuk (agenda politik) 2024,'' katanya. Seperti diketahui, Jokowi bakal mengumumkan susunan kabinetnya dalam waktu dekat setelah dilantik sebagai presiden periode 2019-2024. (ant,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar