Amandemen UUD 1945 Tak Perlu

PDIP Hanya Ingin Mengubah Pasal 3

SM/Antara : BERBINCANG : Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10). (55)
SM/Antara : BERBINCANG : Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10). (55)

JAKARTA- Amandemen UUD 1945 dinilai tak perlu. Belum ada kepentingan yang memaksa untuk melakukannya. Hal tersebut diuangkapkan oleh Direktur Eksekutif Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas.

”Dari sudut pandang itu, berdasarkan data scientific yang kami punya, kami belum melihat urgensi. Setidaknya saya pribadi tidak melihat ada urgensi untuk amandemen itu, baik sebagian maupun keseluruhan,” ujarnya di kantor Formappi, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/10). Sirojudin juga menilai Indonesia saat ini tidak sedang dalam haluan yang salah. Bahkan Indonesia mengalami kemajuan dalam pembangunan nasional setelah reformasi di semua sektor. ”Penting kami ingatkan juga bahwa dari data survei nasional yang kami punya sebetulnya, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa negara ini berjalan ke arah yang salah. Publik menilai jalan ke arah yang benar sejak reformasi hasil-hasil pembangunan nasional kita justru menunjukkan kemajuan yang luar biasa dibanding 20 tahun yang lalu,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menginginkan wacana amendemen UUD 1945 dibuka secara luas kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atas hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Usulan tersebut, menurut Arsul, karena muncul pendapat apakah amendemen tersebut dilakukan secara terbatas atau menyeluruh. ”Megawati dan PDI Perjuangan menginginkan amendemen terbatas, lalu hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh membahas kemungkinan amendemen dilakukan secara menyeluruh,” kata Arsul di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (14/10). Arsul menilai amendemen UUD 1945 sebagai sebuah wacana, biarkan digelindingkan sehingga bukan hanya konsumsi sepuluh kekuatan politik di MPR RI, melainkan harus dibuka ruang konsultasi kepada publik seluasluasnya. Menurut Arsul, PPP menginginkan agar wacana tersebut digulirkan saja. Namun, proses legal dan formalnya tidak perlu terburu-buru. ”Dalam pembicaraan di MPR RI selama 1-2 tahun ini, kami membangun partisipasi publik melalui ruang publik yang akan diciptakan MPR, selain oleh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah membangun kesadaran bersama bahwa seluruh warga negara Indonesia memberlakukan konstitusi yang ”hidup” bukan statis sehingga tidak perlu ditutup rapat soal amendemen. Asrul mengatakan bahwa MPR saat ini belum membahas soal amendemen UUD NRI Tahun 1945 karena saat ini baru disahkan badan-badan yang ada di MPR, antara lain, Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Anggaran. ”Kalau sudah terbentuk, tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik yang kita lihat hasilnya,” kata Arsul. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta amandemen terbatas UUD 1945 ”digaris tebal”, yaitu menambah kewenangan MPR RI untuk menetapkan haluan negara. ”Di luar itu PDI Perjuangan tidak akan ikut dalam agenda perubahan-perubahan pasal yang lainnya,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Basarah mengatakan sikap PDI Perjuangan hanya pada perubahan terbatas khusus pasal 3 UUD 1945 yaitu wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ditambah wewenang untuk menetapkan haluan negara. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru dinyatakan tokohtokoh politik. Menurut dia, masih ada waktu lima tahun ke depan untuk membangun dialog, mendengarkan pendapat berbagai pihak, sampai pada kesimpulan dan keputusan mengenai wacana agenda amendemen terbatas UUD 1945. ”Kita lihat nanti di dalam perkembangan selanjutnya. Saya selaku Wakil Ketua MPR RI dari PDIP akan terus intensif berkomunikasi dengan Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang lain. Untuk saling mencari titik temu sehingga keputusan akhirnya nanti kita serahkan kepada para pimpinan parpol, Presiden Jokowi, dan tokoh-tokoh lainnya,” ujarnya.

Dia menilai waktu yang pas melakukan amandemen terbatas UUD 1945 adalah MPR RI periode 2019-2024 agar Indonesia memiliki haluan negara dan haluan nasional. Menurut dia, dengan keberadaan haluan negara dan haluan nasional, diharapkan ada kontuinitas pembangunan nasional terutama yang telah dilakukan Presiden Jokowi agar dapat terjaga oleh siapapun presiden berikutnya. ”Misalnya ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kalau nanti setelah periode beliau tidak selesai, jangan sampai presiden selanjutnya menganggap ini kan peninggalan Jokowi, lalu dia tidak mau melanjutkan,” ujarnya. Basarah mengatakan ego sektoral dan ego pimpinan baru yang seperti itu yang tidak diinginkan, jadi seakan-akan pembangunan Indonesia berjalan ditempat. Kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta, salah satunya untuk membahas amandemen UUD 1945 yang diwacanakan secara menyeluruh. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta, selama sekitar setengah jam setelah itu keduanya berbicara kepada wartawan. ”Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan Mantan Ketua MPR, sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa. Beliau kan masih di pimpinan MPR,” kata Presiden setelah pertemuan. Ia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang juga dibahas dengan Zulkifli Hasan selain amandemen UUD 1945.

Menurut dia, hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan para elit partai politik. Zulkifli menyebut amandemen UUD 1945 bersifat terbatas atau tidak menyeluruh. ”Karena saya mantan Ketua MPR, itu apa sebetulnya mengenai terbatas amendemen itu. Apakah mandataris MPR. Itu terbatas, amendemen yang sangat terbatas,” katanya. Amandemen UUD 1945, kata Zulkifli, bersifat filosofis, yang merupakan visi Indonesia 100 tahun. ”Tapi sifatnya filosofis ideologis. Enggak teknis. Kita tetap milih langsung, enggak berubah. Bupati, gubernur ada arahnya gitu. Arah yang jelas,” tambahnya. Ia mencontohkan soal daulat pangan yang ada filosofinya, tanah untuk pertanian dan tanah sawah untuk perumahan. Zulkifli menegaskan rekomendasinya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi adalah amandemen UUD 1945 yang terbatas.

Tidak Diharamkan

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI M Ali menilai amandemen UUD 1945 khususnya terkait perubahan mekanisme pemilihan Presiden- Wakil Presiden, bukan merupakan hal yang tabu dan tidak diharamkan. ”Itu (amandemen UUD terkait mekanisme pemilihan Presiden) bukan hal yang tabu dan bukan yang diharamkan kalau ternyata dalam diskusi dan penjaringan aspirasi masyarakat menghendaki itu, apa masalahnya,” kata M. Ali di Jakarta, kemarin. Dia menilai untuk melaksanakan amandemen UUD 1945, partai politik harus membuka dialog seluas-luasnya kepada masyarakat, mendengarkan masukan dan keinginan rakyat. Menurut dia, kalau masyarakat menghendaki adanya perubahan UUD 1945 khususnya terkait mekanisme pemilihan Presiden dan masa jabatan Presiden, maka hal itu tidak ada masalah. ”Ayo buka ruang publik, ilmu pengetahuan sudah lebih maju, ada lembaga survei, jaring aspirasi masyarakat, masuk kampus dan dengarkan mahasiswa. Kalau parpol sok tahu dan merasa paling tahu keinginan masyarakat, nanti repot,” ujarnya.

Dia menilai, yang terpenting kalau mau dilakukan amandemen UUD 1945, tidak hanya karena kemauan anggota DPR dan partai politik namun harus atas kehendak dan keinginan masyarakat. Karena itu dia mendorong agar parpol membuka ruang untuk menjaring aspirasi masyarakat, dengarkan keinginan mahasiswa dan kelompok masyarakat. ”Dari keinginan, kemauan, dan harapan itu yang kemudian kami narasikan dalam amandemen yang menjadi kehendak masyarakat. Jangan kesannya amandemen itu hanya kemauan dan kepentingan parpol yang pada akhirnya tidak akan berhasil untuk penguatan pada parpol,” katanya. Ali menjelaskan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh pada Minggu (13/10) disepakati adanya amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Hal itu menurut dia karena Nasdem dan Gerindra berpikir kalau mau dilakukan amandemen UUD 1945, hendaknya bukan hanya untuk saat ini namun untuk 25-30 tahun kedepan. ”Hal itu agar kita tidak mempertontonkan pada masyarakat bahwa amandemen itu dibuat untuk kepentingan politik tertentu. Hendaknya dibuat kajian agar kedepannya amandemen bisa dimanfaatkan untuk 25-30 tahun kedepan, ‘updating’ kondisi akan datang,” katanya.(ant,dtc-56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar