Pasal Bermasalah Harus Dihapus

Presiden Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda : Badan Musyawarah DPR Bahas Pekan Depan

SM/Antara : Joko Widodo
SM/Antara : Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP. Permintaan tersebut karena pihaknya ingin mendengar masukan dari berbagai kalangan.

Meski begitu, sebagian kalangan menyatakan penundaan saja tak cukup. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan langkah Presiden menunda pengesahan RUU KUHP tidak menyelesaikan masalah. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan permintaan penundaan yang disampaikan Jokowi justru bentuk pengakuan pemerintah bahwa RUU KUHP sangat bermasalah. "Permintaan penundaan pembahasan RUU KUHP oleh Presiden artinya ada pengakuan dari pemerintah bahwa RUU KUHPmasih sangat bermasalah dari pemerintah. Namun demikian ini bukan berarti menyelesaikan masalah," ujar Yati dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9).

Yati menuturkan, penundaan pengesahan harus diikuti oleh penghapusan pasal bermasalah di dalam RUU KUHP. Kontras mendesak eksekutif dan legislatif menghapus pasal yang berpotensi melanggar HAM, prinsip demokrasi, melanggar kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan beragama, berkeyakinan, mengandung impunitas, hingga pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, Yati mengingatkan semua pihak untuk terus mengawal RUU KUHP. Ia tidak ingin penundaan yang disampaikan oleh Jokowi menjadi cara untuk memoderasi masyarakat agar tidak melalukan kritik, demonstrasi, dan upaya-upaya perlawanan lainnya. "Kesungguhan pemerintah harus diuji dengan memastikan Presiden dapat memastikan semua partai pendukungnya di parlemen mengambil sikap yang sama dan bagaimana pemerintah memastikan pasal-pasal bermasalah tersebut tidak lagi dicantumkan," ujarnya.

Presiden Jokowi hari ini telah memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU KUHP di DPR. Jokowi berharap DPR selaku mitra pemerintah dalam proses legislasi, punya sikap serupa. "Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP Ditunda. Dan, pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Bogor.

Dia juga mengungkapkan, masih ada materi yang butuh pendalaman. "Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHPsecara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," katanya. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkannya. DPR dijadwalkan mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang pada sidang paripurna, Selasa (24/9). "Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/9).

Bamsoet meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Menurutnya, dia sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada hari Senin (23/9) dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. "Seperti diketahui pengambilan keputusan tingkat pertama sudah dilakukan kemarin di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada hari Selasa, 24 September," ujarnya. Jika pada rapat Bamus, Senin (23/9), para pimpinan fraksi setuju menunda, akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial. Bamsoet mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan sebelum rapat Bamus apakah pengesahan RUU KUHP akan dilaksanakan pada DPR periode saat ini atau selanjutnya karena akan dibahas kembali dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pihak pemerintah atau Presiden.

Ia menegaskan bahwa DPR akan berusaha sejalan dengan keinginan Pemerintah dan masyarakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP. "Bagaimana kelanjutan pengesahan RUU KUHP ini kita akan lihat kembali karena kami akan bawa ini ke Rapat Bamus DPR RI pada hari Senin depan untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat tersebut," katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima masukan dari perwakilan mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait dengan penyempurnaan RUU KUHP karena dianggap masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Menurut dia, beberapa pasal yang dinilai kontroversial akan dibahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Ia menyebutkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial, antara lain, pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara. "Memang tidak mudah kita berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda. Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa," katanya.

Dalam pembahasan RUU KUHP, kata Bamsoet, DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait dengan masalah LGBT, setidaknya ada 14 perwakilan negaranegara Eropa, termasuk negara besar tetangga Indonesia. Menurut dia, negara-negara tersebut tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP karena mereka menginginkan LGBT tumbuh subur di Indonesia. "Sikap DPR tegas, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia," ujarnya. Sikap Presiden didukung oleh beberapa partai yang mendukungnya pada pemilu presiden lalu. PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem dan PSI telah menyatakan mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP.(F4,cnn,ant-56)


Berita Terkait
Loading...
Komentar