Uang Muka KPR Lebih Murah

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan makroprudensial melalui loan to value (LTV). Pelonggaran itu menjadikan down payment (DP) uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendaraan lebih murah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan uang muka KPR turun 5%, sedangkan kredit kendaraan bermotor turun 5-10% per 2 Desember 2019. Namun, penurunan uang muka tersebut belum diiringi oleh penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan, padahal BI sudah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,25%. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menyebutkan meski uang muka turun, cicilan akan lebih besar jika suku bunga kredit yang diturunkan. “Penurunan suku bunga acuan belum diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Pelonggaran LTV atau penurunan besaran DP, dengan suku bunga yang masih tinggi, untuk tenor yang sama justru menyebabkan cicilan menjadi lebih besar,” jelas Piter, kemarin.

Berdasarkan Laporan Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan (SBDK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suku bunga KPR sepuluh bank besar masih sekitar 12,5%, sedangkan kredit kendaraan bermotor tak bergerak di angka 5%. Data mortgage interest rate percentages di Asia menunjukkan suku bunga KPR di Indonesia termasuk tinggi. Dengan rata-rata 12%, Indonesia masuk peringkat ke-6, sedangkan India hanya 9,45%, Vietnam 8,85%, Thailand 5,72%, Malaysia 4,53%, dan Singapura 2,5%. Suku bunga KPR di bank-bank papan atas Tanah Air adalah sebagai berikut: Bank BRI 9,98%, Bank BTN 10,75%, Bank Mandiri 10,25%, Bank BNI 10,50%, dan Bank BCA9,90%. Tengah pekan ini, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mengeluarkan kebijakan ekspansif. Gubenur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kebijakan itu diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dua Alasan

”Kita lakukan karena dua alasan, yaitu mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pre-emptive terhadap ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok,” tutur dia dalam pemaparan hasil rapat, Kamis lalu. Selain dua alasan tersebut, lanjut dia, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebagai langkah memperkuat dan memitigasi dampak ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok. ”Evaluasi kami, (perang dagang) masih akan berlanjut, dan (kondisi) geopolitik lainnya mendorong serta merevisi ke bawah asumsi pertumbuhan ekonomi global,” jelas Perry. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Tiongkok, dan India, menurut dia, juga akan membawa dampak penurunan ekspor dan penurunan permintaan domestik. ”Jadi, dinamika ekonomi global masih perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga arus masuk modal asing sebagai penopang stabilitas eksternal,” tegas dia.

RDG BI memutuskan berbagi kebijaka; antara lain, pertama, pemangkasan suku bunga 25 basis poin yang didukung penyempurnaan rasio intermediasi makroprudensial (RIM). Kedua, rasio loan to value atau financing to value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti sebesar 5%. Ketiga, uang muka kredit kendaraan bermotor pada kisaran 5-10%. Keempat, keringanan rasio LTV/FTVpada kredit atau pembiayaan properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan masingmasing 5%.(bn,dtc-18)


Loading...
Komentar