UU KPK Panen Gugatan

Masyarakat Antikorupsi Melapor PBB

SM/Antara  -  GELAR DEMONSTRASI : Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9). Dalam aksinya mereka menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. (24)
SM/Antara - GELAR DEMONSTRASI : Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9). Dalam aksinya mereka menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. (24)

JAKARTA - Penolakan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disahkan DPR, mulai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski pun belum menjadi UU sepenuhnya karena belum diberi nomor dan ditandatangani Presiden, banyak pihak telah mengajukan gugatan ke MK. Berdasar berkas permohonan yang dilansir laman MK, Kamis (19/9), uji materi diajukan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat.

Para mahasiswa itu datang dari berbagai kampus, yakni mahasiswa FH UI M Raditio Jati Utomo, mahasiswa FH UKI Deddy Rizaldy dan Eliandi Hulu, mahasiswa FH Unpad Putrida Sihombing, mahasiswa FH Untar Kexia Goutama, mahasiswa UPH Jovin Kurniawan, mahasiswa FH UI Agun Pratama, mahasiswa FH UI Naomi Rehulina Barus, mahasiswa FH UI Agustine E Noach, mahasisawa FH Atmajaya Elizabeth, Tommy, Obey Yoneda, Zanson Silalahi, mahasiswa FH UPN Adam Ilyas, mahasiswa FH Untar Dylan A Ramadhan, politikus Timothy Ivan Triyono, serta warga Cilacap Suhanto dan Wiliam Yangjaya.

Sehari sebelumnya, 11 mahasiswa Undip telah mengajukan gugatan. ”Menyatakan pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,” demikian gugat para pemohon, Kamis (19/9).

Salah satu argumennya, berdasar hitungan manual, rapat paripurna DPR hanya dihadiri 80 anggota DPR, meski pimpinan sidang DPR Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota DPR. ”Pembentukan UU a quo sebagai proses pembentukan UU yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul kerugian yang sebenarnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU yang baik dipenuhi,” ujar pemohon.

Menurut mereka, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan violation of constitutional rights. Korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, mereka juga meminta MK membuka pintu agar PTUN bisa membatalkan lima nama pimpinan KPK yang dipilih DPR.

Menyatakan Pasal 31 UU KPK bertentangan dengan UUD 145 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai proses pencalonan dan pemilihan anggota KPK sebagaimana dimaksud pasal 30 dilakukan secara transparan dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum PTUN apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 29.

Selain mengajukan gugatan, mahasiswa juga berunjuk rasa Mahasiswa dari berbagai universitas yang melakukan unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK di depan Gedung DPR, Senayan.

Massa bertahan memulai aksi sejak Kamis, pukul 13.00 WIB-hingga malam. Mereka kemudian membubarkan diri, namun menyatakan akan kembali mendatangi Gedung DPR pada 24 September mendatang jika wakil rakyat mengesahkan UU KUHP.

PBB

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akhirnya melaporkan kondisi lembaga antirasuah itu ke Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho yang pertama kali mewacanakan untuk membawa situasi KPK ke PBB. Dia menganggap UU KPK yang sudah disahkan itu dapat mengganggu kerja KPK.

Pria yang kerap disapa Econ ini menilai, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mandat dalam ratifikasi tersebut adalah pembentukan lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.

”Harapannya memberikan perhatian dan mempertanyakan ke pemerintah RI apa alasan paling penting terkait revisi UU KPK yang dianggap mengganggu KPK,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Selasa (17/9).

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri atas Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun mendatangi kantor PBB di Indonesia. Pertemuan berlangsung selama satu jam dan tertutup.

Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, pihaknya bertemu dengan perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Mereka mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai upaya pelemahan terhadap KPK.

”Hari ini kita udah diterima sama UNODC kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” ujar Wawan di kantor UNODC, Jalan MH Tahmrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9). Mereka mengatakan dasar pelaporan ini agar dunia internasional mengetahui pengesahan UU KPK dapat melemahkan KPK. (D3,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar