KORUPSI

Jokowi Cukup Tunjuk Menteri Ad Interim

SM/Antara  -  Imam Nahrawi
SM/Antara - Imam Nahrawi

JAKARTA - Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kosong setelah Imam Nahrawi mengundurkan diri karena menjadi tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora untuk KONI. Terkait kekosongan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang siapa yang akan menjadi pengganti Imam.

”Tentu saja akan kami segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt (pelaksana tugas). Tadi disampaikan ke saya surat pengunduran diri dari Pak Menpora Imam Nahrawi,” kata Jokowi di Istana, kemarin (19/9).

Presiden belum memutuskan siapa yang akan menggantikan posisi politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. ”Kami pertimbangkan ini dalam sehari,” kata Jokowi. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Menpora, Komisi X DPR menyarankan agar Presiden menunjuk Plt Menpora.

”Mengingat masa bakti Menpora itu belum selesai, atau tepatnya baru sebatas akan selesai, maka kami menyarankan agar kekosongan jabatan Menpora tetap diisi. Kami menyarankan Presiden segera menunjuk Plt Menpora,” Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Fikri meminta pemerintah tidak mengabaikan kekosongan jabatan Menpora. Hal ini karena pengembangan keolahragaan dan kepemudaan Tanah Air harus tetap berjalan meskipun jabatan Menpora sedang bermasalah hukum, dan belum ada keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat.

”Jadi yang kita tekankan adalah urusan pemerintahan di bidang olahraga harus berjalan, meski ada masalah hukum pada menterinya. Jangan karena masalah personal sang menteri, lalu urusan yang penting jadi tersandera. Dengan saudara Imam sudah mengajukan pengunduran diri, maka Presiden bisa segera menunjuk Plt,” jelas pria asal Tegal tersebut.

Pilihan lainnya, Presiden cukup menunjuk pelaksana tugas. Jabatan bisa juga dirangkap oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Menpora Ad Interim. ”Sebab, Kemenpora adalah salah satu kementerian dalam rumpun koordinasi Kemenko PMK.

Pilihan menunjuk menteri ad interim lebih tepat, mengingat masa jabatan kabinet Jokowi -Jusuf Kalla akan berakhir, 20 Oktober mendatang,” kata pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ismail Hasani, Kamis (19/9). Menurutnya, alternatif lain yang bisa dipilih, menunjuk sosok baru sebagai menteri definitif.

Akan tetapi, untuk memastikan keberlanjutan program, pilihan menteri definitif yang menjabat lebih kurang satu bulan itu adalah sosok pilihan untuk mengisi posisi Menpora pada Kabinet Kerja Jilid II, Oktober mendatang.

”Satu hal yang harus dipastikan dalam mengisi posisi menteri baru - termasuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II nanti- Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim partaipartai politik. Khususnya yang merasa bahwa kementerian tertentu harus diisi kader partainya,” ujar Ismail.

Sebagai contoh, karena Menpora diisi kader Partai Kebangkitan Bangsa, maka biasanya muncul klaim sosok yang paling cocok mengisi kursi Menpora adalah kader PKB. Menurutnya, Jokowi tidak perlu mempertimbangkan klaim-klaim seperti itu.

”Selama ini, justru klaim portofolio partai telah membangun jejaring birokrasi sektarian yang loyalitasnya memusat pada sosok menteri dan partai politik. Bahkan, terdapat kementerian yang selama 10-15 tahun diduduki menteri dari kader partai politik tertentu,” tandasnya.

Dipangkas

Menurutnya, kebiasaan itu harus dipangkas. Sebab politisasi birokrasi oleh partai politik diduga kuat telah menjadi instrumen pelanggengan praktik koruptif, termasuk dalam perekrutan dan promosi jabatan.

”Jokowi harus mengabaikan klaim-klaim itu dan jangan membiarkan mesin birokrasi kementerian tertentu berpolitik dan dikendalikan partai politik. Zona nyaman potensi korupsi ini harus diusik, dengan menunjuk menteri-menteri secara acak,” tegasnya.

Dengan cara ini, potensi politisasi birokrasi dapat dicegah dan loyalitas birokrasi memusat pada mandat legal dan konstitusionalnya, yakni memberikan pelayanan dan menjalankan program pemerintah untuk kemakmuran rakyat. ”Bukan kemakmuran kelompok serta golongan,” tandasnya. Sebelumnya, Imam Nahrawi resmi mundur dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kamis (19/9).

Surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hari yang sama. Setelah itu, menteri yang akrab disapa Cak Imam berpamitan kepada seluruh pegawai instansinya di Kantor Kemenpora. Imam juga sempat menjadi imam Shalat Asar di ruang kerjanya.

Sesmenpora Gatot Dewa Broto, Deputi I Faisal Abdullah, Deputi II Asrorun Niam Sholeh, Deputi III Raden Isnanta dan sejumlah pejabat eselon II menjadi makmum. Setelah shalat, Imam menuju lobi Kemenpora memberikan pernyataan pers. Dia menyampaikan mundur dari jabatannya.

”Bahwa mulai hari ini Kamis, 19 September 2019, saya Imam Nahrawi telah menyampaikan surat pengunduran diri saya ke Bapak Presiden Jokowi sebagai Menpora RI periode 2014-2019,” katanya. Dia menyatakan mundur agar fokus menghadapi masalah hukumnya.

”Dengan harapan saya harus fokus menghadapi dugaan tuduhan KPK dan harus mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya,” tambahnya Saat berpamitan, dia berharap, silaturahmi yang telah dibangun dengan jajarannya selama ini tetap terjaga.

”Saya harap apa pun kita harus menjaga silaturahmi. Asian Games dan Asian Para Games, bapak-ibu telah bekerja dengan sangat luar biasa. Itu tidak akan pernah dilupakan.

Ini yang membuat saya bangga. Semoga ini menjadi semangat dan motivasi, semua karena kerja sama dan itu yang saya rasakan,” jelasnya. Lebih lanjut, dia ingin seluruh pegawai Kemenpora tetap menjaga semangat kerja. (F4,K4,H28-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar